Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Awang Faroek Pakai Kursi Roda Temui JK, Bahas Kereta Api Borneo

Awang mengungkapkan adanya usulan perubahan proyek yang semula pembangunan rel angkut batu bara saja.

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Awang Faroek Pakai Kursi Roda Temui JK, Bahas Kereta Api Borneo
Tribunnews.com/Edwin Firdaus
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak di kantor Wakil Presiden Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -‎ Meski kondisi belum pulih akibat stroke yang dideritanya, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak masih tetap menjalani aktifitas dinasnya.
‎‎
Ditemui di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2015), Awang yang hadir menggunakan kursi roda itu mengaku telah bertemu Wapres JK untuk membahas sejumlah hal.

Diantaranya mengenai Pabrik Pupuk Kalitim di Bontang dan kelanjutan pembangunan infrastruktur rel, serta terminal laut di Kalimantan.

"Syukur Alhamdulillah hari ini ada kepastian dari Bapak Wakil Presiden, bahwa persiapan untuk peresmian Pabrik Pupuk Kaltim di Bontang tanggal 17 (November) sudah disetujui, kemudian juga ground breaking untuk Kereta Api Borneo yang akan dibangun di Kalimantan," kata Awang dengan suara yang terbata-bata. Tapi cukup jelas untuk didengar para awak media.

Pada ‎pertemuan bersama Wapres tadi juga dihadiri oleh pihak Kereta Api Borneo yang menjadi konsorsium Russian Railways, serta Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar. ‎

Awang mengungkapkan adanya usulan perubahan proyek yang semula pembangunan rel angkut batu bara saja, kini akan diserayakan untuk angkut barang lainnya dan transportasi publik.

"Sehingga yang akan dibangun di Kalimantan adalah KA penumpang dan angkutan barang. Pengertian angkutan barang itu bisa batubara, bisa migas, bisa juga kehutanan dan juga CPO dan semua SDA termasuk penumpang, nilai keseluruhan investasinya dengan techno park Rp 72 triliun," terang Awang.

Ground Breaking proyek itu sendiri, kata Awang akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 17 November 2015. Kemudian dilanjutkan ground breaking pembangunan tol di Samarinda, dengan panjang rute 99 KM.

BERITA TERKAIT

Pembangunan jalur Kereta api ini rencananya dikerjakan dalam lima tahun, dengan total panjang dua jalur sekitar 900 KM. Jalur pertama dari Kutai Barat sampai ke kawasan industri Buluhminum di Balikpapan dan di Penajam, Paser Utara, kemudian jalur kedua dari Kutaikartanegara sampai Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.

‎Untuk diketahui, selama ini, jutaan ton batu bara diangkut menggunakan kapal tongkang besar dengan susah payah melewati sungai-sungai di Kalimantan.

Agar sampai ke sungai, batu bara dari tambang di Kutai harus diangkut menggunakan truk. Hal itu tentu memakan banyak waktu. Dampaknya, Kalteng hanya dapat menghasilkan 3,5 juta ton batu bara dalam setahun.

Sementara, di wilayah Kaltim tambang batu bara tanpa jalur kereta api tidak memberi keuntungan sama sekali. Oleh sebab itu, menurut Awang, kehadiran jalur kereta api sangat diperlukan.

‎Sementara soal peraturan mengenai perubahan proyek, dari semula hanya angkut barang khusus seperti batu bara jadi angkut barang lain dan orang, kata Awang, Wapres JK sudah memberikan garansi. Demi kepentingan publik, menurut JK, kata Awang, nanti peraturan yang akan menyesuaikan.

"Kami senang sekali hari ini, Permenhub selama ini jadi kendala sudah diselesaikan untuk disesuaikan. Wapres mengatakan untuk kepentingan bangsa, peraturan bisa diubah dan kami tentu sangat senang sekali, jadi artinya investasi sebesar 72 Triliun betul-betul dapat terealisir di Kalimantan Timur," kata awang. Apalagi, klaim Awang, masalah pembebasan tanah sudah clear saat ini. Begitu juga dengan persiapan pembangunan.

Dalam kesempatan sama, kata Bupati Yusran Aspar dalam pertemuan bersama Wapres, pihaknya juga mengusulkan untuk meninggikan Jembatan Teluk Balikpapan. Apalagi ‎jembatan tersebut berkaitan langsung dengan Kawasan industri. Yusran juga membenarkan pernyataan Awang, mengenai perubahan proyek itu, agar jalur kereta bisa digunakan menjadi transportasi publik.

"Nanti akan cepat diperbaiki peraturannya, Kementerian Perhubungan yang akan menindaklanjuti sesuai arahan wapres. Yang semula hanya untuk batu bara, padahal ini bisa bisa multiguna kan, dan kepampuan negara terbatas untuk infrastruktur, mumpung ada investasi dari luar, ya sekalian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas