Pertumbuhan Ekonomi Tak Capai Target, JK: Kita Ada Potensi Kekurangan Pekerjaan
pencapaian tersebut jauh di bawah target pemerintah untuk tahun ini yakni 5,7 persen
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2015 hanya mencapai 4,73 persen.
Menurut Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) pencapaian tersebut jauh di bawah target pemerintah untuk tahun ini yakni 5,7 persen.
"Di bawah target yang kita harapkan. Artinya bahwa kita ada potensi kekurangan pekerjaan," kata JK di hadapan ratusan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang hadir ke Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2015).
Karena itu kata JK pemerintah akan bekerja keras.
Di sisa tahun 2015 ini lanjut JK pemerintah akan terus berupaya untuk menyeimbangkan nilai ekspor dan nilai impor.
Hal itu dilakukan dengan cara mendongkrak produksi dalam negeri, sehingga nilai impor berkurang.
Dalam kesempatan itu JK menyebut pemerintah saat ini tengah berupaya mendongkrak produksi pangan seperti beras, jagung dan kedelai, sehingga impor bahan pangan yang selama ini nilainya lumayan besar bisa ditekan.
"Bagaimana swasembada pangan jagung dan kedelai, itulah tugas kita semua pengusaha, termasuk anda," katanya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk lebih dari 250 juta orang.
Penduduk yang luar biasa banyak itu bisa juga dipandang sebagai pasar yang luas, yang dapat dimanfaatkan untuk memperkokoh perekonomian Indonesia.
"Berbeda dengan Singapura yang cuma lima juta, dan Malaysia yang dua puluh lima juta. Kalau terjadi apa-apa, di sana ya pasarnya terbatas. tidak bisa mengembangkan pasar dalam negeri, kita ini bisa," kata JK.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama setahun terakhir, antara lain adalah kebijakan yang akan memuluskan para pengusaha, dengan harapan hal itu bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah melalui paket kebijakan ekonominya tengah mengupayakan proses perizinan yang lebih mudah dan lebih ringkas.
Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan berupa keringanan pajak, untuk sejumlah sektor usaha.
JK juga mengingatkan, untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, pemerintah juga membutuhkan peran para pengusaha untuk sama-sama bekerjakeras, meningkatkan pertumbuhan ekonomi.