TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan pembentukan tim Task Force atau tim gugus tugas
Implementasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas jenis compressed natural gas (CNG) untuk Sektor Transportasi selesai pada 2015 ini.

Awal Januari 2016, tim tersebut diharapkan sudah bisa bekerja untuk melakukan studi-studi kelayakan (feasibility studies) guna mempercepat program diversifikasi energi nasional yang menjadi bagian dari agenda prioritas program kerja pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (Nawacita).

“Tim task force implementasi CNG sedang disiapkan selama satu bulan, segera akan terbentuk. Kami harapkan, awal-awal Januari 2016 tim ini sudah bisa mulai bekerja unrtuk melakukan studi-studi kelayakan terkait implementasi diversifikasi dan konversi BBM ke BBG melalui bahah bakar jenis CNG,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja, pada acara penyerahan secara simbolis satu unit mobil Toyota Limo CNG dari Toyota Indonesia ke Ditjen Migas, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ditegaskan, Kementerian ESDM sebagai salah satu anggota tim task force tersebut sangat mendukung segera terbentuknya tim tersebut. Dengan adanya studi-studi kelayakan yang dilakukan maka akan sangat membantu pemerintah dalam mensosialisasi program ini sehingga dapat diterima masyarakat dengan baik.

Apalagi, pemerintah baru-baru ini juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

Salah satu yang diatur dalam Perpres tersebut adalah melibatkan pula Kementerian ESDM sebagai pihak yang akan mendistribusikan converter kit CNG selain Kementerian Perindustrian melalui SPBG-SPBG utk kendaraan umum dan dinas

“Kehadiran Perpres baru ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk bisa segera merealisasikan program diversifikasi energi nasional yang menjadi salah satu dari sembilan agenda prioritas Pemerintahan Jokowi dan JK yang tertuang dalam Nawacita,” ungkap Wiratmaja.

Dia mengakui program konversi BBM ke BBG khususnya di sektor transportasi berjalan lambat selama ini karena adanya sejumlah kendala. Di satu sisi ada kekhawatiran jika SPBG dibangun, apakah masyarakat bersedia menggunakan bahan bakar gas untuk transportasi. Di sisi lain, pabrikan juga merasa khawatir jika telanjur memproduksi kendaraan berbahan bakar gas, ternyata alokasi gasnya tidak tersedia.

Karena itu, pihaknya menyambut baik adanya upaya dari produsen mobil untuk menyiapkan pabrik guna membuat mobil berbahan bakar CNG dengan converter kit-nya
berkualitas pabrikan (original equipment manufactur/OEM).

“Keseriusan produsen mobil ini harus diapresiasi oleh para stakeholder terkait lainnya yang terlibat langsung dalam mensukseskan program konversi BBM ke BBG ini. Saya sendiri sudah menengok dan melihat proses produksi mobil BBG ini. Sangat membanggakan,” kata Wiratmaja.

Selain Kementerian ESDM, tim task force implementasi konversi BBM ke BBG ini juga beranggotan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Dewan Energi Nasional (DEN), Kementerian Dalam Negeri, para Pemerintah Daerah (Pemda), asosiasi SPBG dan stakeholder terkait lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kompartemen Pengembangan Industri GAIKINDO yang juga Direktur Korporasi dan Hubungan External PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) I Made Dana Tangkas mengatakan, pihaknya siap mendukung program konversi BBM ke BBG yang dicanangkan pemerintah.

“Bahkan, prototype kendaraan yang digunakan untuk uji coba dan studi kelayakan ini sepenuhnya dikerjakan di dalam negeri,” kata Made Dana.

Sejalan dengan kehadiran tim task force tersebut, Pemerintah juga tengah menyusun roadmap diversifikasi BBM ke gas di mana pada tahun 2019 mendatang ditargetkan dapat dibangun 300 SPBG, termasuk MRU, mother station dan daughter station.

Hingga saat ini, jumlah kendaraan yang telah menggunakan bahan bakar gas, kurang dari 8.000 unit. Pemerintah telah menyediakan alokasi gas bumi sebesar 47,2 MMSCFD yang cukup digunakan unuk 50.000 kendaraan. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pabrikan agar mau membuat kendaraan yang dual fuel yaitu, berbahan bakar BBM dan gas.

Perpres CNG

Diversifikasi energi merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan subsidi BBM serta memberikan energi yang lebih bersih dan murah kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah membangun SPBG di berbagai wilayah serta memberikan konverter kit secara gratis kepada kendaraan umum dan dinas pemerintah.

Dari sisi regulasi, pemerintah juga sudah mengeluarkan Perpres No.125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan , Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

Pemerintah juga menetapkan harga gas untuk transportasi sebesar Rp 3.100 per liter setara premium. Harga ini sudah merupakan harga subsidi dari pemerintah.