TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan kajian The Global Competitiveness Report, Word Economic Forum, masalah utama dalam tata kelola pemerintahan Indonesia adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi.

Hal itu menyebabkan daya saing bangsa kita dalam percaturan global masih tertinggal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi memaparkan kontribusi faktor korupsi 19,3 persen. Sedangkan untuk inefisiensi birokrasi, kata Yuddy mencapai 15 persen.

"Apabila diibaratkan penyakit kanker, sudah stadium lanjut. Kedua patologi birokrasi tersebut harus kita sikat habis," ujar Yuddy, Senin (14/12/2015).

Menurut Yuddy cara menghilangkan korupsi dan inefisiensi birokrasi, tidak bisa hanya bergantung pada pihak penegak hukum. Ada cara lain kata Yuddy menggunakan pencegahan yang sistemik, yakni melalui reformasi birokrasi.

Untuk itu, Kementerian PANRB saat ini sedang memacu pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal itu merupakan bentuk kongkrit dari reformasi birokrasi.

"Bersama dengan KPK dan Ombudsman RI, kami sedang memacu sosialisasi dan pendampingan pembangunan ZI kepada instansi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah," papar Yuddy.

Sebelumnya diketahui Menteri Yuddy bersama Plt. Pimpinan KPK, Johan Budi, menyerahkan penghargaan hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2015, di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung.

Dengan demikian, pembangunan ZI bukan sekedar penandatanganan pakta integritas, melainkan aksi nyata pemerintah dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.