TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina tidak akan gegabah merespons permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menghapus premium di Jakarta.

Pertamina masih membutuhkan diskusi mendalam soal wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghapuskan peredaran premium di Ibu Kota.

"Sepertinya memang butuh waktu untuk diskusi lebih jauh, nanti kita akan duduk sama-sama bersama Pemprov DKI mengenai wacana penghapusan premium di Ibu Kota tersebut," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro di Jakarta, Kamis.

Wianda mengatakan saat ini pihaknya belum melakukan pertemuan yang lebih konkrit dengan Pemprov DKI, pasalnya saat ini pemerintah daerah ibu kota baru mengirimkan surat ke Menteri energi dan Sumber Daya Mineral dan akan diteruskan ke Pertamina.

"Dari surat itu kita harus melakukan koordinasi dengan Pemprov untuk menanyakan apa yang sebenarnya menjadi aspirasi dari Pemprov, apakah mendorong untuk konversi BBM ke BBG untuk angkutan umum atau kendaraan lainnya yang lebih cocok mengkonsumsi ron di atas ron 88," ujar dia.

Wianda juga mengatakan pihaknya memerlukan pertemuan juga dengan Kementerian ESDM untuk mendapatkan semacam penjelasan apa respon mereka terkait wacana tersebut.

"Makannya nanti kita memang benar-benar harus menampung aspirasi yang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI sendiri, saya sebagai pelaksana harus mengacu pada pemerintah pusat melalui ESDM," ujarnya.

Untuk tingkat konsumsi BBM jenis Premium di Jakarta, Wianda menjelaskan kebutuhan per hari adalah 4.150 kilo liter dari jumlah secara nasional sebesar 75 ribu kilo liter atau sekitar tujuh persen.

"Nah itu kita harus teliti kembali bagaimana yang dikonsumsi antara kendaraan pribadi (mobil dan motor) serta angkutan umum, bagaimana kebutuhannya," ucap dia.

Terkait dengan apakah nantinya angkutan umum beralih semua ke BBG jika penghapusan premium di DKI Jakarta tersebut benar-benar direalisasikan, Wianda mengatakan pihaknya terbuka dengan opsi tersebut, namun tetap menunggu kebijakan dari Kementerian ESDM.

"Pertamina harus terbuka yah sama opsi opsi yang ada karena kita melihat inikan konsumen di hilir, kita sendiri sudah siapkan 18 SPBG, mungkin nanti yang jadi tantangan adalah converter kit, namun kita sebagai operator masih menunggu kebijakan ESDM maupun Pemprov DKI," tuturnya.

Ketika ditanya apakah DKI Jakarta akan menjadi percontohan untuk mengalihkan penggunaan BBM jenis Premium ke BBG bagi angkutan umum dan Pertalite bagi kendaraan pribadi, Wianda mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti.

"Saya belum tahu karena Pertamina belum mengatur di sini boleh, di sini enggak, yang pasti tugas pokok Pertamina melayani dan mendistribusikan BBM dengan baik dan disyaratkan boleh menjual Pertalite, tetapi tidak boleh mengesampingkan Premium," katanya.