TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rendahnya harga minyak menjadi isu utama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Dalam UU APBN 2016, pemerintah mematok asumsi Indonesian Crude Price (ICP) di level 50 dollar AS per barrel. Saat ini harga minyak di pasar global sekitar 30 dollar AS per barrel.

"Harga minyak isu terbesar, itu yang berpengaruh terhadap APBN. Harga minyak kini sangat rendah," kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Rabu (17/2/2016).

Bambang mengatakan, rendahnya harga minyak di pasar global langsung berimplikasi terhadap penurunan penerimaan baik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun PPh Migas.

Di sisi lain, rendahnya harga minyak global juga menyeret penurunan harga komoditas dunia.

Padahal, kata Bambang, ekspor Indonesia masih mengandalkan komoditas mentah.

Hingga 5 Februari 2016, realisasi pendapatan APBN 2016 baru mencapai Rp 94,9 triliun sementara belanja negara sudah mencapai Rp 164,9 triliun.

"Dengan melihat perkembangan APBN 2016, pemerintah tentu akan mengajukan APBN Perubahan 2016. Kenapa? Karena penurunan harga minyak cukup tinggi," ucap Bambang.

Bambang menyampaikan, realisasi PPh migas APBN 2016 sampai 5 Februari 2016 sebesar Rp 2,8 triliun atau 6,8 persen dari target APBN 2016 yang sebesar Rp 41,4 triliun.

Penurunan harga minyak juga membuat target realisasi PPh Migas dalam APBN Perubahan 2015 tidak tercapai. Selama 2015, PPh Migas hanya sebesar Rp 5 triliun atau 10,1 persen dari target APBN Perubahan 2015 yang sebesar Rp 49,5 triliun.

"Jadi kalau tadi ditanyakan, apa yang akan berubah, tentu asumsi harga minyak," tegas Bambang.(Estu Suryowati)