TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG- Menteri Negara BUMN Rini Sumarno menjelaskan alasan pemerintah keberatan dengan skema yang ditawarkan Jepang dalam proyek kereta cepat. Hal inilah yang akhirnya membuat pemerintah memilih Tiongkok. 

"Ada dua hal yang kita berat dari Jepang," ujar Rini dalam konferensi pers Sosialisasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Hotel Panghegar Bandung, Jumat (19/2/2016). 

Pertama, sambung Rini, dalam skema Jepang, investornya harus pemerintah. Pemerintah harus menaruh uang yang tentunya berasal dari APBN. Kedua, pinjamannya harus dijamin oleh pemerintah. Itu artinya, kembali ke APBN. 

Padahal, kata Rini, pemerintah ingin menekankan pemanfaatan dana APBN untuk infrastruktur massal di luar Jawa. 

"Itu alasan paling utama," ucapnya. 

Rini mengungkapkan, pembangunan kereta cepat murni investasi dari swasta. Empat BUMN di Indonesia membentuk satu perusahaan yang bekerja sama dengan Rakyat Republik Tiongkok.

"Ini cucu dari BUMN. Tidak ada dana dari pemerintah atau jaminan. Ini benar-benar dihitung secara komersial," terangnya. 

Nantinya, pembayaran pinjaman bukan hanya dari pembelian tiket saja tetapi juga dari pembangunan area baru. Apalagi di setiap stasiun akan dibangun pusat perbelanjaan. 

"Pendapatan atau income-income dari sini juga yang akan dijadikan pengembalian," tutupnya.

Penulis: Kontributor Bandung, Reni Susanti