Petani Karet Tolak Pemberlakuan Kantong Plastik Berbayar
Dalam jangka panjang, petani meyakini kebijakan itu semakin membuat petani karet terpuruk
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, INDRALAYA- Petani karet di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menolak kebijakan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang mewajibkan masyarakat membayar Rp 200 untuk setiap kantong plastik yang digunakan untuk membungkus belanjaan di supermarket maupun minimarket di 22 provinsi se-Indonesia.
Petani beranggapan, kebijakan itu bakal merugikan mereka karena diketahui bahan baku kantong palstik adalah karet.
Dalam jangka panjang, petani meyakini kebijakan itu semakin membuat petani karet terpuruk sebab produksi kantong plastik akan berkurang drastis yang artinya permintaan karet juga akan menurun.
Saat ini saja, petani karet sudah sangt terpuruk dengan anjloknya harga karet yang menyentuh anggka Rp 6.000 per kilogram.
“Bagaimana jika permintaan karet juga berkurang? Bagimana nasib kami petani karet,” tanya salah satu petani karet di Indralaya, Beisman.
Menurut Beisman, ia dan petani lain sesungguhnya tidak menentang kebijakan pemerintah jika dikaitkan dengan isu penyelamatan lingkungan. Hanya saja, ia meminta pemerintah juga memikirkan nasib petani karet yang ada sehingga mereka tidak semakin terpuruk.
“Harusnya ada solusi juga bagi petani karet supaya tidak makin terpuruk, salah satunya mengupayakan agar harga karet bisa naik, setidaknya mencapai 10.000 per kilo,” katanya berharap.
Seperti telah diberitakan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup, sejak Minggu (21/2/2106) menerapkan aturan pembelian di supermarket maupun minimarket harus membayar sebesar Rp 200 untuk setiap kantong plastik yang digunakan dalam membungkus barang belanjaan.
