Wapres Jusuf Kalla: Desentralisasi Sejak Era Reformasi Sulitkan Investor
"Saat ini langkahnya lebih mudah dengan adanya PTSP oleh BKPM. Saya kira sudah diperbaiki saat ini," jelasnya.
Editor: Choirul Arifin
Ternyata Desentralisasi Bisa Berdampak Buruk Pada Investasi
Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Sistem kebijakan desentralisasi yang antara lain ditandai dengan pemberian wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah yang diterapkan sejak era Reformasi tidak selamanya menghadirkan kebaikan untuk Indonesia.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai, sistem tersebut ternyata berdampak buruk terhadap investasi.
Dalam sambutannya di acara "The Economist," di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2016), Jusuf Kalla mengatakan dengan desentralisasi, investor harus mengurus izin ke banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.
"Maaf kalau saya bilang setelah desentralisasi dan otonomi daerah, kadang investor harus melalui beberapa proses birokrasi," ujarnya.
Permasalahan tersebut akhirnya bisa dijawab oleh sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang digagas Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan sistem tersebut, investor bisa memperoleh berbagai kemudahan, termasuk birokrasinl yang tidak panjang.
"Saat ini langkahnya lebih mudah dengan adanya PTSP oleh BKPM. Saya kira sudah diperbaiki saat ini," jelasnya.
Selain itu, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla juga terus mengeluarkan kebijakan pemangkasan birokrasi, dengan harapan semakin banyak investor yang menanamkan modalnya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
