TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi NasDem Kurtubi mengatakan, cepat atau lambat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) harus dibangun di Indonesia.

"Hambatannya yang harus dikoreksi. Persiapkan tenaga ahli sumber daya manusianya. Jangan justru KEN (Kebijakan Energi Nasional) dan RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) masih menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir," ujar Kurtubi melalui keterangan tertulis, Minggu (8/5/2016).

Pakar dunia migas ini beralasan, meskipun program listrik 35.000 MW nanti berhasil dapat diselesaikan tetapi kapasitas pembangkit yang ada masih sangat kurang untuk bisa mendukung Indonesia menjadi negara industri maju.

"Batan yang bisa melakukan terobosan untuk maju, dan mendukung keberadaan PLTN skala besar," ungkapnya.

Hal ini dikemukakan oleh Kurtubi menanggapi pernyataan Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) beberapa hari lalu yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi uranium hingga 7.000 ton.

Tapi sayangnya, potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan akibat Indonesia tidak menguasai teknologi untuk membuat uranium yang aman.

Namun sayangnya, hasil kajian Batan ini dibantah oleh Dewan Energi Nasional (DEN) yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun daerah di Indonesia yang aman untuk PLTN.

"Untuk itu Saya dari Fraksi NasDem di Komisi VII menginisiasi membentuk Kaukus Nuklir Palemen," tegasnya.

Hal ini dilakukannya untuk berusaha mempercepat keberadaan PLTN yang aman dan skala besar di Indonesia. Sebab kata dia, sangat mustahil untuk membawa bangsa besar ini maju dan sejahtera jika listrik tidak cukup.

"Rakyat menderita karena pemadaman dan investasi terhambat," pungkasnya.