Agar Tak Jadi 'Sapi Perah' Pejabat, Bank DKI Harus Go Public
"Siapapun jadi gubernurnya, Bank DKI engak bisa digangu lagi, dulu kan jadi sapi perah atau tempat kredit main."
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap Bank DKI dapat melakukan penawaran umum perdana (initial Public offring/IPO) saham pada awal 2018.
"Target 2018 awal atau akhir harus bisa go public (IPO), tapi sebelum go publik, obligasi dulu untuk lihat investor tanggapannya bagaimana," tutur Ahok, Jakarta, Jumat (3/6/2016).
Menurut Ahok, jika Bank DKI telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) maka akan menjadi lebih profesional dan tidak dapat digangu oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menyalahgunakan.
"Siapapun jadi gubernurnya, Bank DKI engak bisa digangu lagi, dulu kan jadi sapi perah atau tempat kredit main," ucapnya.
Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi menuturkan, langkah IPO akan membawa Bank DKI lebih terawasi karena diawasai banyak pihak yaitu masyarakat, pemegang saham, dan para wartawan.
"Ini masih studi, kalau IPO bank bisa tumbuh dan pemerintah akan lebih baik, karena akan banyak yang awasi, ada analis, regulator yang banyak sekali, stakeholder, masyarakat dan wartawan," tutur Kreno.
Bank DKI saat ini memiliki 33 unit kantor cabang konvensional, 3 kantor cabang syariah, 61 kantor cabang pembantu konvensional, 12 kantor cabang pembantu syariah, 91 kantor kas konvensional, 6 kantor kas syariah, 14 kantor fungsional dan 392 ATM.
