Disayangkan Holding BUMN Energi Tak Mencakup Pertambangan dan Kelistrikan
Rini Soemarno terkesan terburu-buru dalam membentuk holding BUMN energi tersebut.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno berencana membentuk holding BUMN energi.
Namun dalam holding hanya mencakup sektor migas saja.
Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menilai rencana holding BUMN Enegi tak akan maksimal bekerja.
Karena sektor pertambangan, kelistrikan, dan Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak dimasukkan ke dalamnya.
"Padahal persoalan energi ini tidak hanya mencakup sektor migas saja, tapi juga minerba, listrik, dan energi baru terbarukan," ujar Ketua Departemen Ristek Energi dan Sumberdaya Mineral, Majelis Nasional KAHMI, Lukman Malanuang, Jumat (3/6/2016).
Menurut Lukman, Rini Soemarno terkesan terburu-buru dalam membentuk holding BUMN energi tersebut.
Melalui Tim Reformasi Tata Kelola Energi, Lukman ingin memberikan rekomendasi rencana jangka panjang agar sektor energi bisa maju berkembang.
"Ini menunjukkan pemerintah tidak punya roadmap dalam mengembangkan sektor energi," kata Lukman.
Lukman menambahkan bahwa Holding Energi harus memiliki payung hukum yang kuat dan jelas.
Untuk ke depannya, Lukman berharap sektor pertambangan, EBT, dan kelistrikan juga bisa masuk ke dalam holding BUMN.
"Nanti PT. Bukit Asam fokus ke batubara, PLN fokus ke listrik, Geo Dipa fokus ke panas bumi, dan adanya perusahaan khusus yang fokus membidangi energi baru terbarukan," ujar Lukman.
