TRIBUNNEWS.COM, BERLIN- Pasca-tersengat kasus skandal uji emisi, pabrikan otomotif asal Jerman, Volkswagen AG (WV) terus bebenah.

VW berencana menyatukan unit bisnisnya yang terdiri dari berbagai merek.

Langkah ini dilakukan VW untuk menghemat biaya. Saat ini VW menaungi 12 merek kendaraan termasuk sejumlah merek kendaraan ternama seperti Audi, Lamborghini, Czech Skoda Auto dan Seat of Spain.

Selain merger unit usaha, VW juga berencana menjual sejumlah aset bisnis.

Sumber Bloomberg yang mengetahui soal ini mengatakan, ini merupakan strategi Chief Executive Officer VW Matthias Mueller memotong pengeluaran dan meningkatkan efisiensi di tubuh VW.

Lebih rinci, VW berencana menggabungkan unit komponen masing-masing merek kendaraan itu menjadi satu entitas baru.

Diperkirakan ada sekitar 70.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Upaya reorganisasi ini disebut menyerupai strategi perusahaan yang akan menghadapi kebangkrutan.

Jurus ini pernah ditempuh General Motors Corp.

Strategi Mueller ini dinilai sebagai cara perusahaan keluar dari krisis terburuk dalam sejarah VW. Ia telah mengakui bahwa kondisi VW saat ini cukup berat.

Terlebih, produsen mobil Jerman ini harus mengembangkan teknologi kendaraannya termasuk mobil listrik.

Pejabat VW belum berkomentar rencana tersebut. Namun, manajemen VW dan dewan pengawas berencana mengumumkan rencana merger ini, Kamis (16/6/2016).

VW kemungkinan juga akan mengumumkan rencana melakukan review portofolio dengan menjual aset non inti.

Jual Ducati dan MAN

Ada beberapa daftar aset yang kemungkinan akan dilego Volkswagen.

Antara lain, divisi sepeda motor Ducati, dan divisi truk MAN Diesel and Turbo.

Richard Hilgert analis Morningstar di Chicago mengatakan, Ducati merupakan merek motor besar yang kondang dan bisa bernilai tinggi.

Pun MAN diyakini bakal diminati investor karena pasar truk di Eropa tengah naik. Kasus skandal uji emisi mengguncang keuangan VW.

VW terpaksa memotong upah pekerjanya karena harus membayar denda yang nilainya jumbo.

VW dikabarkan bersedia memberikan ganti rugi senilai US$ 10 miliar kepada Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Reporter: Mona Tobing