Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Network Sharing dalam Telekomunikasi Tidak Rugikan Negara

skema NS memiliki tujuan akhir memangkas harga layanan pada konsumen karena memungkinkan operator bermitra menggunakan jaringan secara bergantian

Network Sharing dalam Telekomunikasi Tidak Rugikan Negara
Tribunnews/Hendra Gunawan
Menera telekomunikasi BTS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemakaian jaringan secara bersama dalam skema network sharing (NS) oleh beberapa operator telekomunikasi, dikatakan sebagian pihak merugikan negara sebab kerjasama business to business ini menghilangkan peran negara dalam penyewaan jaringan milik tanah air.

Pengamat Ekonomi Telekomunikasi, Bambang Widiantono melihat ada yang salah dengan penilaian tersebut.

Pasalnya, skema NS memiliki tujuan akhir untuk memangkas harga layanan pada konsumen karena memungkinkan operator-operator bermitra untuk menggunakan jaringan secara bergantian.

"Sehingga keliru jika dikatakan bentuk kerjasama itu merugikan negara, sementara hal tersebut memberi keuntungan pada rakyat Indonesia dengan tarif murah.  Kalau tarif murah itu ya yang sejahtera rakyat. Yang jelas rakyat harus makmur," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (1/7/2016).

Menurutnya, prioritas keuntungan yang berpedoman pada rakyat bahkan telah ditulis di Undang-Undang.

Ada Pasal 33 di Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjamin kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama perekonomian bangsa sehingga industri yang bersikap efisien dengan mempertimbangkan keuntungan rakyat tidak bisa dituduh merugikan negara.

Terlebih, ada pemanfaatan maksimal dari jaringan sebagai fasilitas yang disewakan negara pada operator untuk melayani masyarakat.

"Malah kalau nganggur tidak terpakai, itu yang justru jadi kerugian negara, karena tidak terpakai. Kerugian ekonomi," katanya.

Menyoal iklim usaha di sektor telekomunikasi yang terlihat sangat tidak sehat, terutama operator tertentu yang memanfaatkan jaringan negara secara optimal dan menetapkan tarif secara sewenang-wenang.

"Ada posisi dominan dan perusahaan monopoli yang saling terkait dalam permasalahan ini," katanya.

Halaman
123
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas