TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pembentukan holding energi masih belum secara matang dibahas.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun saat ini menyiapkan beberapa opsi untuk memperkuat rencana holding perusahaan pelat merah tersebut.

Kepala Pusat Studi Energi UGM Deendarlianto menegaskan sebaiknya pemerintah harus siap intervensi jika holding belum siap jalan secara mandiri.

Karena tanpa ada campur tangan pemerintah, perusahaan eplat merah yang tergabung dalam holding BUMN energi bisa kesulitan bekerja.

"Jika belum memungkinkan, lebih baik untuk menguatkan peran pemerintah sebagai regulator untuk dapat mendudukkan peran masing-masing stakeholder energi secara optimal," ujar Deendarlianto di Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Dari telaah yang dilakukan, secara objektif, pendirian holding dapat ditoleransi. Namun Deendarlianto memberi catatan sepanjang holding energi tidak berlawanan dengan konstitusi.

"Holding harus menjamin pengelolaan atas cabang penting yang mencakup hajat hidup orang banyak," ungkap Deendarlianto.

Deendarlianto juga menyebutkan holding BUMN energi harus mampu mengakselerasi pembangunan infrastruktur, khususnya gas. Karena holding tersebut merupakan upaya yang signifikan dalam menjamin ketahanan energi nasional.

"Pemerintah diharapkan tidak terburu-buru dan perlu perencanaan mendalam ke arah restrukturisasi BUMN Migas," kata Deendarlianto.