TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Transaksi di gerbang tol saat ini terbagi atas tunai dan non-tunai menggunakan sistem E-Toll.

Namun ke depannya pemerintah akan menghapus semua pembayaran uang tunai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan penggunaan transaksi non-tunai di semua gerbang dalam waktu dua tahun lagi.

Tujuan utamanya untuk mengurangi kemacetan dan mempercepat waktu pembayaran menuju jalan bebas hambatan.

"Nanti maksimum dua tahun ke depan sudah tidak ada tunai (pembayaran tarif tol)," ujar Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Untuk menjalankan pembayaran non tunai di semua gerbang, pemerintah harus berkoordinasi dengan seluruh operator. Dari data Kementerian PUPR ada 31 pengembang jalan tol yang harus mengintegrasikan gerbang pembayaran tunai menjadi non tunai.

"Tapi kan di programkan, karena banyak BUJT-nya 31, ada Jasa Marga, Waskita, LMS, MNC, jadi kita juga harus mengintegrasikan," ungkap Basuki.

Basuki menambahkan selain penghapusan pembayaran transaksi tunai, Kementerian PUPR juga akan menghilangkan beberapa gerbang tol yang berkaitan satu sama lain. Tujuannya pun sama, yakni mempercepat waktu transaksi dan mengurai kemacetan di antrian masuk jalan bebas hambatan.

"Kemarin intergrasikan yang pertama itu pun belum, baru menghilangkan double gardu, tapi kita sudah punya roadmap-nya, itu pun masih dianggap terlalu lama, kita akan percepat," kata Basuki.