Adapun ketika ditanyai soal realita tarif telepon Telkomsel yang membengkak, khususnya di bagian Indonesia Timur, dia melihat ada unsur-unsur yang perlu dijadikan pertimbangan.

Misalnya, biaya pembangunan infrastruktur semacam kabel bawah laut dan tower di sana yang memang lebih mahal.

Jika masalah dominasi ini dikaitkan dengan regulasi, dia menegaskan, tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap operator telekomunikasi tertentu.

Semuanya terpapar jelas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha.

"Peraturan spesifik memang tidak ada, tapi terkait perizinan, interkoneksi, dan sewa jaringan, semua aturan fair tidak memihak operator manapun. Apabila ada yang melanggar, akan diperingatkan dan diberi sanksi," tuturnya.

Ke depan, Ketut memberikan proyeksi formulasi aturan untuk penyetaraan tarif, khususnya layanan voice dan SMS operator.

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, yakni tarif data, dia mengatakan Telkomsel telah bersedia menurunkan tarif usai dilakukan rasio perbandingan biaya paket data oleh pemerintah.

Sedangkan untuk tarif telepon dan SMS, dia menjelaskan pihaknya akan mengumpulkan data dari Indonesia bagian Barat hingga Timur.

"Yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melihat rasio perbandingan dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur," lanjut Ketut. 

"Kami sedang menghitung dulu angkanya, akan ada aturan baru untuk itu, sedang difinalisasi. Belum selesai, akan ada ketentuan menyatakan perbedaan tarif sesama operator dan antar operator itu maksimal berapa," imbuhnya.

Sebelumnya, BRTI menyurati Telkom terkait tudingan Indosat mengenai monopoli pasar Luar Jawa yang dilakukan Telkomsel.

“Telkomsel sudah menanggapi, tapi kami masih perlu untuk menyurati Telkom untuk dimintakan tanggapannya juga. Jika Telkom nanti sudah menanggapi, baru BRTI akan menindaklanjutinya melalui fungsi pengawasan dan pengendalian,” ujarnya.

Ketut menambahkan Telkomsel telah membantah aduan yang diberikan Indosat terkait monopoli pasar karena tidak ada bukti yang mendasar.

Investigasi yang dilakukan BRTI dan KPPU berawal dari desakan sejumlah penggiat telekomunikasi dan pengamat kebijakan publik yang menyoroti dominasi Telkomsel di luar Pulau Jawa.

"Dari dulu saya sudah ingatkan kemungkinan adanya dominasi operator, tapi pemerintah tak kunjung ada action konkrit," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, beberapa waktu lalu.