TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengajukan pagu anggaran pada RAPBN 2017 sekitar Rp. 50,512 triliun.

Pagu anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan pagu kebutuhan sebesar Rp 107 triliun maupun pagu indikatif sebesar Rp 50,573 triliun.

"Pagu anggaran RAPBN 2017 tersebut akan digunakan untuk fokus dan sasaran pembangunan transportasi 2017 sesuai implementasi rencana kerja pemerintah yang ditetapkan Presiden," ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Rincian pagu anggaran RAPBN 2017 masing -masing adalah Sekretariat Jenderal sebesar Rp 542 miliar, Inspektorat Jenderal sejumlah Rp 90 miliar, lalu Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 4,715 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 12,135 triliun.

Kemudian pagu anggaran untuk Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 9,720 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 18,558 triliun, BPSDM sebesar Rp 4,505 triliun, Badan Litbang sebesar Rp. 124 miliar, dan BPTJ sebesar Rp 120 miliar.

"Tema rencana kerja pemerintah, memacu pembangunan infrastruktur dan mengurangi kesenjangan antar wilayah," kata Jonan.

Menteri Jonan dalam paparannya mengatakan ada beberapa fokus kerja Kemenhub.

Yakni, memberi jaminan keselamatan dan keamanan transportasi sesuai 4 undang-undang transportasi; melanjutkan peningkatan kapasitas transportasi angkutan umum; dan peningkatan kualitas personil perhubungan baik di pusat, daerah,maupun operator.

Selain itu juga untuk mengambil alih pengoperasian terminal tipe A dan jembatan timbang di sejumlah wilayah sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Menhub Jonan juga menyebutkan 10 fokus dan sasaran pembangunan sektor perhubungan tahun 2017.

Antara lain, penyelesaian proyek dan pemberian jaminan dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi.

Selain itu anggaran tersebut untuk peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan transportasi.

Selain pagu anggaran sudah termasuk subsidi angkutan ternak dan angkutan barang dalam rangka tol laut.

Pagu juga memasukan pengambilalihan 143 terminal tipe A dan 123 jembatan timbang di seluruh wilayah Indonesia termasuk pegawainya.

Selain itu, Jonan juga menyampaikan bahwa relokasi anggaran terkait fokus dan prioritas program/kegiatan pembangunan perhubungan tahun 2017 sebesar Rp 60,512 triliun.

"Relokasi tersebut meliputi peningkatan keselamatan dan keamanan tansportasi Rp 6,52 triliun, peningkatan kualitas pelayanan Rp 12,47 triliun, peningkatan kapasitas Rp 22,90 triliun, serta tata kelola dan regulasi Rp 8,52 triliun," kata Jonan.