TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengungkapkan ada permohonan 15 koperasi ingin jadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR).

Dari jumlah tersebut baru satu koperasi yang sudah disetujui, yakni Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa yang berkantor pusat di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sisanya masih dalam penilaian.

"Modal, sistem IT jadi syarat koperasi itu menjadi penyalur KUR. Ini banyak sudah koperasi 15, mungkin akan bertambah lagi," ungkap Puspayoga, Minggu (24/7/2016).

Selain itu, persyaratan koperasi untuk menjadi penyalur KUR pada dasarnya sama dengan bank dan Lembaga Keuangan Bukan bank (LKBB).

Diantaranya, non performing loan (NPL) di bawah 5 persen, portofolio kredit di atas 5 persen, online system dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), dan melakukan kerja sama pembiayaan dengan Kementrian Koperasi dan UKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Kita fokus ekonomi kerakyatan, Presiden Jokowi sangat konsisten, UKM diberikan kemudahan pembiayaan," jelas Puspayoga.

Presiden Jokowi lanjut Purpayoga, sangat mendukung program koperasi dijadikan sebagai penyalur KUR, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan koperasi.

Salah satu bentuk dukungan presiden yakni dengan memberikan lahan kelapa sawit miliki negara yang tadinya dikelola pihak swasta, kepada koperasi.

"Presiden aparesiasi, sebanyak-banyaknya koperasi bisa menjadi penyalur KUR," papar Puspayoga.

Puspayoga menambahkan tahun depan Presiden Jokowi ingin bunga KUR turun jadi 7 persen. Menurut Puspayoga perhatian Presiden kepada koperasi sangat tinggi.

"Koperasi UKM itu sebuah keharusan yang harus disentuh, dengan apa? Dengan regulasi bukan uang. Misalnya UKM diberikan bunga murah, koperasi diberikan, ini yang harus kita ke depankan," papar Puspayoga.