Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Regulasi Wajib Lapor Transaksi Keuangan Tak Berjalan Efektif

"Aturannya sudah berlaku, tapi belum ada yang lapor."

Regulasi Wajib Lapor Transaksi Keuangan Tak Berjalan Efektif
CENTRAL BANKING
ILUSTRASI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Berlaku sejak pertengahan tahun lalu, hingga kini, kebijakan wajib lapor transaksi keuangan mencurigakan bagi lembaga swasta belum terealisasi dengan baik.

Hingga kini aturan pelaksana kewajiban ini belum rampung.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M.Yusuf mengatakan, hingga kini belum ada lembaga swasta dari kelompok profesi, penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa yang melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK.

"Aturannya sudah berlaku, tapi belum ada yang lapor," katanya, Senin (1/8/2016).

Kewajiban pelaporan transaksi keuangan bagi lembaga swasta ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lewat beleid yang berlaku 23 Juni 2015 ini, pemerintah mewajibkan profesi seperti penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, termasuk advokat, notaris dan akuntan publik untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Tunggu aturan teknis

Wakil Kepala PPATK Agus Santoso menambahkan, implementasi kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan bagi lembaga swasta masih belum bisa diimplementasikan.

Ini lantaran kini PPATK masih menyusun aturan teknis berupa Peraturan Kepala PPATK sebagai aturan pelaksanaan beleid itu.

Menurut Agus, kini PPATK tengah memfinalisasi Peraturan Kepala PPATK sebagai aturan teknis sebagai turunan PP nomor 43 tahun 2015.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas