TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meningkatkan program inklusi keuangan Indonesia dan cashless society, GO-JEK menyatakan siap mendukung program pemerintah melalui layanan GO-PAY.

Layanan keuangan berbasis non-tunai itu pun menargetkan sektor pekerjaan informal dan usaha kecil menengah (UKM).

CEO GO-JEK Indonesia Nadiem Makarim mengatakan, GO-PAY membuka akses para pekerja di sektor informal terhadap layanan jasa keuangan, termasuk bank dan lembaga pembiayaan mikro.

“GO-JEK menjadi akses penghubung antara para financial players dengan masyarakat yang selama ini tidak tersentuh oleh layanan keuangan,” kata Nadiem di acara Indonesia Fintech Festival & Conference 2016 yang bertempat di  ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten. 

Kondisi itu juga diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup pekerja di sektor informal dan UKM yang selama ini memang belum memiliki akses terhadap sektor keuangan.

Nadiem mengatakan, keberadaan GO-PAY bertujuan untuk mempermudah transaksi masyarakat karena merupakan sistem yang transparan, mudah dan murah.

Melalui GO-PAY, Nadiem berharap tingkat literasi keuangan di Indonesia akan meningkat karena akan menarik para pekerja sektor informal dan UKM untuk lebih berhubungan dengan lembaga keuangan formal.

Hal itu juga sekaligus menambah peluang kemajuan usaha dari para pekerja tersebut.

“Misi GO-PAY adalah untuk memberdayakan sektor informal. Kami membantu para pelaku di sektor informal untuk masuk ke dunia profesional sehingga mereka bisa berhubungan langsung dengan konsumen yang lebih besar. Jadi peluang mereka untuk berkembang jadi semakin terbuka luas,” kata Nadiem.

 Melalui layanan GO-PAY, banyak pekerja informal yang usahanya sudah lebih berkembang. Salah satunya adalah keberadaan warung-warung di pinggir jalan.

Melalui layanan pesan antar makanan GO-FOOD, para pemilik warung kecil itu bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Layanan GO-PAY pun membuat transaksi menjadi lebih mudah karena tidak memerlukan transaksi tatap muka.

Bagi para mitra driver GO-JEK, layanan GO-PAY juga secara langsung meningkatkan kualitas hidup mereka.

Sebab, layanan GO-PAY yang menyerupai dompet digital lebih memudahkan mereka dalam menyimpan uang.

Kondisi itu membuat setidaknya 250 ribu mitra driver sudah memiliki akses ke produk keuangan yang lebih baik. 

Nantinya, mitra driver itu juga bisa menggunakan GO-PAY layaknya menggunakan kartu kredit sehingga mengurangi transaksi tunai.

Saat ini, GO-JEK sudah bekerja sama dengan enam bank di Indonesia khusus untuk top-up GO-PAY dan masih akan berlanjut dan terbuka bagi bank lainnya.

Kerja sama itu juga bisa dimanfaatkan oleh para driver untuk membuka akun rekening sehingga bisa mengakses berbagai layanan perbankan, termasuk program cicilan yang selama ini sulit untuk dijangkau.

“Hal itu sejalan dengan program pemerintah yang ingin meningkatkan program inklusi keuangan dan literasi keuangan di Indonesia,” kata Nadiem.

Sejak diluncurkan empat bulan lalu, Nadiem mengatakan pertumbuhan GO-PAY sangat tinggi.

Saat ini layanan keuangan berupa dompet digital itu sudah menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

“Bahkan, pertumbuhannya tiap pekan lebih tinggi dari pertumbuhan GO-JEK sendiri,” ujar lulusan Harvard University tersebut.

Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini tingkat pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan di Indonesia masih sangat rendah. Saat ini, hanya 21% penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori melek literasi keuangan.

Kondisi itu masih sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Presiden mengatakan, persentase tingkat kepahaman literasi keuangan di Singapura mencapai 96%, Malaysia 88%, dan  Thailand 76%.

“Karena itu, pemerintah terus mendorong agar  masyarakat, terutama anak muda untuk berpartisipasi dalam peningkatan inklusi keuangan,” kata Jokowi.

Presiden berpendapat, inklusi keuangan merupakan salah satu cara ampuh untuk mengurangi kesenjangan pendapat di Indonesia.

Sebab, makin banyak akses finansial yang ada di masyarakat, maka makin rendah tingkat kesenjangan karena seimbangnya akses yang dimiliki.

“Karena inklusi keuangan itu juga memanfaatkan teknologi sehingga bisa menjangkau lebih banyak orang,” jelas Presiden Republik Indonesia.