TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Seperti diketahui pada 2015 kebutuhan baja untuk infrastruktur mencapai 12,5 juta ton namun pasokan baja nasional baru mampu memenuhi 6,20 juta ton.

Dengan demikian,  masih ada gap antara kebutuhan dan pasokan.

Untuk menutupi kekurangan baja di tanah air masih dilakukan impor.

"Sehingga hal ini menjadi peluang besar untuk mengembangkan industri baja nasional,” ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Menurut Dardak, pemerintah senantiasa mendorong industri dan konstruksi baja nasional untuk dapat berkembang dan meningkat kualitasnya. Sehingga kebutuhan domestik dapat dipenuhi seutuhnya dari industri nasional.

“Akan lebih baik apabila industri baja nasional ke depannya mampu melakukan ekspor dan menutupi kebutuhan negara lain," kata Dardak.

Kementerian PUPR sangat berharap produksi baja nasional dapat berkembang cepat.

Karena kebutuhan baja nasional yang terbesar adalah untuk sektor konstruksi mencapai 78 persen.

Sementara kebutuhan baja untuk sektor transportasi hanya mencapai delapan persen, minyak dan gas Bumi (migas) tujuh persen, permesinan mencapai empat persen dan lainnya tiga persen.

”Jangan sampai terjadi seperti pada 2005 lalu, pembangunan infrastruktur kita tertekan sedemikian hebatnya karena harga baja impor naik.

Selain mahal, untuk mendapatkan baja dari luar pun tidak mudah saat itu,” ucap Dardak.

Menurutnya, saat ini diperlukan sinergitas antar pemangku kepentingan industri baja konstruksi, agar dapat mengamankan investasi sektor infrastruktur. Termasuk, mendorong kemandirian sektor konstruksi melalui pemenuhan kebutuhan produksi baja dalam negeri.

Dardak juga berharap, pengembangan industri baja dengan semen di dalam negeri dapat bersinergi, karena tingkat konsumsi baja konstruksi sangat dipengaruhi konsumsi beton dalam pekerjaan pembangunan infrastruktur secara nasional.