TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun menegaskan bahwa peserta pengampunan pajak atau tax amnesty tidak identik dengan pengemplang pajak. Menurutnya, peserta pengampunan pajak tidak bisa digeneralisir pengempang pajak.

"‎Ikut tax amnesty tidak identik dengan pengemplang pajak. Istilah pengemplang itu tidak ada dalam terminologi administrasi perpajakan kita," kata Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, ‎dirinya ingin mendudukan bahwa membicarakan tax amnesty harus sesuai proporsinya. Menurutnya, jangan sampai masalah tax amnesty ‎masuk dalam perdebatan yang tidak proporsional.

"Panama papers dan lain-lain bukan menyembunyikan pajak, tapi dengan cara menaruh uangnya di luar negeri dan membayar pajak di uar negeri karena pajaknya lebih murah," tuturnya.

‎Masih kata Misbakhun, adanya tax amnesty sesuai arahan Presiden Joko Widodo adalah untuk menghadirkan tarif pajak di negara kita. Dikatakannya, tax amnesty untuk menjaga kompetitif negara kita.

"‎Yang mendeklarasikan tax amnesty bisa saja(asetnya) lupa dicatat dalam SPT‎. Sehingga dengan tax amnesty ini diharapkan bisa dideklarasikan," tandasnya.