Tribun Bisnis

Tax Amnesty

Misbakhun Sindir SBY Soal Amnesti Pajak

Kendati tahap pertama amnesti pajak telah berakhir pada 30 Oktober 2016 lalu, program pemerintahan Jokowi ini masih berlangsung.

Editor: Hendra Gunawan
Misbakhun Sindir SBY Soal Amnesti Pajak
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Anggota Komisi XI DPR Mohammad Misbakhun menjadi salah satu nara sumber pada Diskusi Persepktif Indonesia di Jakarta 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Misbakhun, Anggota Komisi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan DPR RI mengajak Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti program pengampunan pajak alias amnesti pajak. Ia menilai, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut seharusnya tidak ragu untuk melaporkan aset kekayaan melalui amnesti pajak.

"Tidak menutup kemungkinan Pak SBY ikut, kalau beliau menganggap perlu ikut," kata Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10).

Kendati tahap pertama amnesti pajak telah berakhir pada 30 Oktober 2016 lalu, program pemerintahan Jokowi ini masih berlangsung.

"Banyak kok purnawirawan TNI Polri yang ikut tax amnesty, jadi Pak SBY tak perlu ragu ikut. Siapapun belum terlambat ikut walaupun harganya naik dari dua menjadi tiga persen?" ungkapnya.

Ia menjelaskan, amnesti pajak merupakan kesempatan apik untuk pengusaha, politisi hingga tokoh masyarakat. "Ini kesempatan bagi siapa saja yang mau ikut. Masih banyak kok pengusaha yang mau ikut," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan memastikan, SBY taat pajak dan rutin menyampaikan laporan pajak sesuai aturan.

"Orang yang ikut tax amnesty itu kalau ada harta yang belum pernah dilaporkan, kalau enggak ada buat apa," kata Syarief Hasan.

"Laporan keuangan secara teratur disampaikan. Kalau setelah itu ada lagi laporan kekayaaan yang tidak dilaporkan, baru tax amnesty," tambah dia.

Terpisah, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mempersiapkan diri untuk program pengampunan pajak atau amnesti pajak untuk periode II. Namun, Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan BRI mengatakan, pada program tax amnesty periode II, nilai penjaringan dana tak akan sebesar seperti periode I.

Pasalnya, para wajib pajak akan memanfaatkan program tax amnesty periode I dengan biaya lebih rendah, dibandingkan dengan nilai tebusan 3% untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi luar negeri, dan nilai tebusan 6% untuk deklarasi luar negeri. "Kebanyakan mereka memanfaatkan nilai tebusan terendah yaitu 2%," ujar Haru.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas