TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengangkat menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) berlatar profesional, memiliki rekam jejak yang bersih, memiliki kredibilitas yang teruji dan dapat diterima serta dihargai pelaku di sektor energi.

Direktur IESR Fabby Tumiwa kepada Tribunews.com, Selasa (4/10/2016) menyatakan hal itu menanggapi kabar Presiden Jokowi tengah mempertimbangkan mengangkat kembali Archandra Tahar sebagai enteri ESDM.

"Terdapat sejumlah nama calon dengan latar belakang profesional yang tengah dipertimbangkan sebagai calon menteri ESDM," ujarnya.

Terkait Archandra Tahar yang diberhentikan setelah 20 hari menjabat menteri ESDM, dia menilai Arcandra sosok yang tepat untuk menjadi menteri ESDM.

Pemberian status WNI Archandra yang super cepat juga tidak menghilangkan fakta bahwa yang bersangkutan telah melanggar UU Imigrasi dan UU Kewarganegaraan, walaupun tidak ada proses hukum atas pelanggaran tersebut.

Skandal kewarganegaraan yang menimpa Archandra Tahar telah menggerus kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan di sektor energi dan pertambangan.

Menurut Fabby, sekalipun pengangkatan menteri adalah hak prerogratif Presiden tetapi penggunaan hak tersebut hendaknya dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, akal sehat dan bertanggung gugat.

Fabby menilai, penggantian Sudirman Said dengan Archandra Tahar, yang ternyata melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, mengindikaskan kalau Presiden kurang cermat, lalai dan mengabaikan tuntutan reformasi kelembagaan dan peraturan di sektor energi dan pertambangan Indonesia yang mengalami salah kelola.

Fabby Tumiwa menyarankan agar Presiden tidak mengulang kesalahan yang lalu.

Untuk itu perlu kiranya Presiden menimbang dan memilih menteri ESDM dari kalangan profesional, menguasai persoalan di sektor energi dan pertambangan, teruji kemampuannya, dan memiliki integritas yang baik.

Survei yang dilakukan IESR pada akhir Agustus lalu menghasilkan sejumlah nama calon Menteri ESDM yang dinilai publik dan pelaku memiliki kredibilitas, kompetensi dan integritas yang baik.

Selain survei tersebut, terdapat sejumlah sosok lain yang bisa menjadi pilihan Presiden.

Direktur IESR mengkuatirkan, kesalahan mengangkat menteri ESDM akan menjadi batu sandungan bagi Presiden sendiri untuk mentuntaskan janji-janji yang tertuang dalam Nawa Cita di sektor energi dan pertambangan.

"Termasuk dalam hal pemberantasan mafia migas dan tambang, serta membangun kedaulatan energi nasional," katanya.

Lebih dua bulan sudah Presiden Joko Widodomemberhentikan Arcandra Tahar pada Senin (15/8/2016) dari kursi Menteri ESDM.

Sejak itu pula kursi Menteri ESDM kosong dan hanya diisi oleh seorang Plt yakni Luhut B Panjaitan.(*)