TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mampu menjaga inflasi sehingga terkendali dengan baik.

Menkeu, puji Misbakun,juga mampu berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan pengendalian daerah supaya inflasi terkendali.

Selain inflasi, Misbakhun juga memberikan pujian terhadap pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 5,04%, Nilai Tukar Rupiah yang mulai menguat, dan bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) yang stabil pada semester pertama tahun 2016.

Misbakhun juga mengapresiasi konsistensi Menkeu Sri Mulyani menjaga belanja infrastruktur di Kementrian dan Lembaga tetap dalam realisasi yang terus meningkat di tahun 2016 lebih baik dari tahun 2015.

"Ini menunjukkan, Bu Menkeu menjaga amanat Presiden Jokowi, membangun infrastruktur sebagai prioritas pembangunan sebagaimana yang menjadi program Nawacita," kata Misbakhun pada rapat kerja Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/10/2016) malam.

Kendati demikian, Misbakhun mengingatkan Menkeu agar mengkoordinasikan dengan Bank Indonesia di sisa waktu yang ada. Melalui fungsi koordinasi, menjaga laju inflasi agar terjaga dengan baik.

Jangan sampai nanti di kemudian hari hingga akhir tahun ada situasi-situasi yang membuat inflasi jadi tidak terkendali.

Misbakhun juga meminta Menkeu Sri Mulyani memperhatikan animo belanja masyarakat jelang Hari Natal pada November-Desember mendatang.

Menurutnya, dengan melihat asumsi makro semua dalam acuan yang cukup baik, pertumbuhan sampai semester pertama selesai 5,04, inflasi 3,1, rupiah juga terkendali.

Terkait rupiah, Misbakhun berharap, Menkeu karena berkaitan dengan dana tax amnesty (TA) yang begitu besar.

"Ini juga harus dilakukan koordinasi dengan pihak otoritas moneter. Pembayaran-pembayaran dari TA kemarin itu membuat sektor private cukup merasakan kontraksi, mereka harus membayar TA dengan jumlah cukup besar," ujarnya.

Politikus Golkar itu menjelaskan jumlah likuiditas sekarang yang paling banyak itu dipegang oleh pemerintah, walaupun dalam situasi yang sulit, tapi pemerintah tetap memegang likuiditas yang sangat besar.
Sementara, sektor swasta harus berkorban membayar uang tebusan, dsb.

"Itu diluar perkiraan belanja mereka, sehingga perlu kebijaksanaan pemerintah untuk lebih bisa mengatur spending-nya dengan baik. Sehingga bisa menumbuhkan pertumbuhan di sektor private," tuturnya.

"Realisasi belanja ini kalau saya melihat, yang Pemerintah perlu berhati-hati adalah mengenai serapan yang sampai saat ini, kalau KL 55,8%, belanja non KL 62,9%. Sementara tinggal 2 bulan setengah lagi, maka jangan sampai kemudian terjadi kejar-kejaran di akhir tahun untuk mengatasi sisa belanja yang ada," ungkapnya.

Mengenai good governance, Bu Menkeu selama ini kan selalu bicara soal governance. Pada faktanya, governance menjadi abai, dan kemudian menghabiskan sisa belanja supaya di tahun dépannya tidak terpotong.