TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat saat ini sedang membuat sistem untuk menghapus pungutan liar (pungli) di jembatan timbang.

Sebab, pemerintah di daerah sudah melakukan berbagai cara agar pungli tidak kembali terjadi, namun hasilnya masih belum banyak perubahan.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyarankan agar upah penjaga jembatan timbang dinaikkan. Karena dengan gaji yang minim, Faisal yakin mereka mencari uang tambahan melalui praktik pungli.

"Petugas birokrasi gaji hanya Rp 3 juta, dia nggak bisa sekolahkan anak tanpa pakai pungli," ujar Faisal Basri di Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Menurut Faisal Basri, bukan hanya petugas jembatan timbang saja yang melakukan praktik pungli. Faisal menyebut induk koperasi angkatan laut dan darat juga bermain dengan mewajibkan para truk pengguna jembatan timbang memakai stiker untuk menandakan perizinan yang harus dilalui.

"Paling besar adalah beli stiker, di satu truk stiker ada banyak dari induk koperasi angkatan laut, darat," ungkap Faisal.

Faisal juga memaparkan jembatan timbang tidak cukup efisien mendistribusikan logistik dibandingkan melalui jalur laut.

Selain biaya operasi mahal, waktu tempuh lewat jalan darat tidak jauh berbeda dengan laut.

"Kalau jembatan timbang efisiensi logistik cuma 0,5 poin," papar Faisal Basri.