TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja PT Pertamina Geothermal Energy (SPPGE) meminta Menteri BUMN Rini menjelaskan nasib pengambilalihan PGE oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Karena saat ini, banyak pegawai yang galau akibat penyebaran informasi mulai akuisisi, sinergi, maupun chip in.

"Kami meminta Ibu Rini Soemarno, agar dalam waktu satu minggu ini menjelaskan kepada kami mengenai rencana tersebut," ujar Ketua SPPGE Bagus Bramantio, Rabu (26/10/2016).

Menurut Bagus, wacana tersebut membuat resah para pekerja dan mengganggu fokus kerja para pekerja PGE.

Jika semula PGE ingin mempercepat usaha geothermal di Indonesia, wacana tersebut justru menjadi faktor penghambat dan membuat kontraproduktif terhadap kinerja.

Berubah-ubahnya konsep pengambilalihan, menurut Bagus, semakin memperjelas bahwa konsep tersebut belum matang.

Selain itu, juga mengesankan bahwa terdapat perubahan skenario terkait perkembangan situasi.

"Hasil kajian kami pengambilalihan PGE oleh PLN bukan merupakan solusi yang tepat untuk percepatan panas bumi di Indonesia,” kata Bagus.

Wakil Ketua SPPGE Sentot Yulianugroho menambahkan, pengambilalihan tersebut akan memiliki dampak buruk bagi geothermal Indonesia.

Dari aspek hukum, Sentot menyebut potensi terlepasnya 12 WKP Eksisting yang saat ini dikelola PGE, sehingga operasional pengembangan panas bumi terkendala.

"PGE berpotensi akan kehilangan kendali dan tidak bisa mempertahankan WKP Eksisting. Jika itu terjadi, maka hal ini dapat memicu potensi gugatan arbitrase dari mitra joint operation contract (JOC)," kata Sentot.