TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR mendukung Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar meningkatkan daya saing dan peran PT Pertamina (persero) dalam sektor energi.

Hal ini sejalan dengan rencana revisi UU Migas untuk mendorong kedaulatan energi

“Termasuk dengan menjadikan SKK Migas berada di bawah Pertamina. Itu sesuai misi, visi, serta aksi manifesto perjuangan Gerindra. Kami mendukung penuh,” ujar anggota Komisi VII DPR RI, Aryo Djojohadikusumo, di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Menurut Aryo, salah satu upaya untuk mewujudkan amanah Pasal 33 UUD 1945, adalah dengan menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pembangunan bangsa.

Oleh karena itu BUMN seperti Pertamina harus diperkuat, baik dari segi kinerja maupun korporasi.

“Saat ini kami rasa Pertamina sudah saatnya diperkuat. Apalagi SDM Pertamina juga sudah jauh lebih baik. Kalau di negara lain bisa, termasuk Petronas dan Saudi Aramco, kenapa kita tidak,” ungkap Aryo.

Aryo mencontohkan, saat ini Pertamina sedang melaksanakan megaproyek penambahan kilang sebesar 600 ribu barel per hari.

Untuk menjalankan proyek tersebut, Pertamina membutuhkan pendanaan yang luar bisa besar, lebih dari 20 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 261 triliun.

"Artinya untuk mendapatkan pendanaan yang besar maka balance sheet atau neraca perusahaan harus diperkuat," papar Aryo.

Aryo menyebut salah satu cara memperkuat Pertamina adalah dengan memasukkan semua aset negara ke dalam Pertamina.

"Dengan menjadikan SKK MIgas berada di bahwa Pertamina, maka sebanyak mungkin ladang minyak di Indonesia juga bisa dimasukkan ke dalam aktiva perusahaan," jelas Aryo.

Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, Arcandra menyebut aset migas dikelola oleh SKK Migas yang bukan lembaga bisnis.

Karena itu, Wakil Menteri ESDM mencari cara agar aset tersebut bisa digunakan untuk National Oil Company (NOC/Pertamina).

"Sekarang bagaimana agar aset-aset ini bisa kita manfaatkan agar NOC kita kuat,” ujar Arcandra.