TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan dengan negara lain, terutama di pulau terluar yang saat ini tercatat sebanyak 117 pulau.

"Kita prioritaskan, pulau (terluar) strategis yang berbatasan laut dengan negara lain seperti Australia, Papua Nugini, dan Timor Leste dan juga pulau yang berpenghuni,” ujar Kepala Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono, di Jakarta, Senin (7/11/2016).

Untuk mengetahui secara pasti data mengenai pulau mana saja yang akan didukung infrastrukturnya, menurut Hadi, pihaknya melakukan koordinasi dengan instansi lain, seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kita akan koordinasikan dengan BNPP dan KKP. Kita juga bisa mendapatkan data dari TNI yang ditempatkan disana," ungkap Hadi.

Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten setempat, terutama terkait usulan program pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR pun akan menseleksi usulan dari daerah.

"Kita melihat usulan itu dari sisi kebutuhan masyarakat. Kalau bicara kebutuhan, maka dilihat juga jumlah penduduknya berapa, dan apakah lokasinya strategis atau tidak," ucap Hadi.

Dukungan terhadap pulau terluar ini juga dilakukan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dimana pulau terluar merupakan bagian dari WPS 35.

Lebih lanjut Hadi menyatakan, pada prinsipnya pembangunan pulau-pulau kecil terluar dilakukan untuk, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.

Disamping itu juga mengamankan potensi sumber daya alam untuk dimanfaatkan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan tentunya memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

“Bagi Kementerian PUPR, pembangunan pulau terluar dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar bagi para penduduk yang tinggal di pulau tersebut, seperti infrastruktur perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi,” kata Hadi.