TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan pemerintah meminta masyarakat untuk mengabaikan isu penarikan uang besar- besaran atau rush money pada 25 November 2016.

Pemerintah berharap masyarakat tetap tenang karena fundamental perekonomian nasional sangat bagus.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memastikan, penarikan uang secara massal tidak mendasar lantaran sistem keuangan dan perbankan Indonesia dalam kondisi sehat.

"Sistem keuangan, sitem perbankan sehat, jadi tidak ada dasar untuk ada kegiatan yang disebut rush," ujar Agus usai peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Istana Negara Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Menurutnya, kondisi stabilitas ekonomi Indonesia juga terjaga dengan baik.

Ia lalu memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5 persen.

Padahal, negara lain justru berada di bawah lima persen.

Bukan hanya itu, inflasi pun berada pada kisaran tiga persen, dengan transaksi berjalan dan neraca pembayaran yang juga berjalan baik.

Setali tiga uang, Menko Perekonomian Darmin Nasution pun meminta masyarakat tetap tenang karena kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik.

"Jangan terlalu sensitif terhadap isu macam-macam. Enggak ada alasan untuk terjadi rush. Kalau ada yang hembuskan itu dalam situasi seperti ini normal saja," kata Darmin.

Ia menegaskan, pemerintah beserta otoritas lainnya menjaga ekonomi dari berbagai faktor. Ia pun mengajak masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi di Tanah Air.

"Yang paling penting dari kita jaga ekonomi. Kalau kita jaga dengan baik, kalau ada goncangan, kita enggak bilang enggak mungkin ada goncangan, tapi dalam goncangan kalau kita jaga baik, ekonomi kita bisa bertahan," paparnya seraya mengemukakan, Indonesia sempat mengalami
Darmin mengatakan, dari sisi ekonomi, Indonesia saat ini cukup stabil.

Selidiki Penyebar
Ketua DPR Ade Komarudin meminta aparat kepolisian menyelidiki asal-usul penyebar gerakan penarikan uang secara besar-besaran atau money rush pada 25 November mendatang.

Ade menilai, isu tersebut mampu mengancam stabilitas ekonomi Indonesia