Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Sistem Keuangan Indonesia Sehat, Gubernur BI Ajak Abaikan Rush Money

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memastikan, penarikan uang secara massal tidak mendasar

Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Sistem Keuangan Indonesia Sehat, Gubernur BI Ajak Abaikan Rush Money
Tribunnews.com/Sylke Febrina Laucereno
Gubernur BI, Agus Martowardojo di Jakarta, Jumat (20/11/2015) 

"Kita harus meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki siapa yang melakukan itu," ujar Ade.

"Karena itu adalah tindakan tidak terpuji dan tindakan yang bisa membuat negara ini menjadi tidak baik karena ulah satu orang itu," tambah dia.

Politisi Partai Golkar itu menyebut, penyebaran isu money rush termasuk ke dalam sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaku perlu diusut, untuk meminimalisir dampak yang terjadi.

"Itu membahayakan. Saya minta benar aparat kepolisian untuk menyelidiki dan cepat ditemukan siapa pelaku tindakan itu. Karena itu kriminal, tindakan tidak terpuji, tindakan tidak baik," ucapnya.

Gerakan money rush berkembang bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Indonesia pernah mengalami rush pada 1997. Saat itu banyak bank di Indonesia terpaksa ditutup setelah dinyatakan bangkrut akibat kepanikan masyarakat.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, ajakan untuk mengambil uang di bank sebagai gerakan provokatif.

Berita Rekomendasi

Ia berencana menangkap penyebar gerakan penarikan uang di bank secara besar-besaran tersebut.

"Kami dari kepolisian akan melacaknya dan akan melakukan penangkapan. Saya sudah memerintahkan Bareskrim (Badan Reserse Kriminal), Polda Metro, semua jaringan kelompok siber, dan investigasi untuk melakukan pelacakan," kata Tito.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, ajakan menarik uang dari bank secara besar-besaran bakal merusak perbankan dan kepentingan masyarakat.

"Kalau merusak, pasti yang akan terkena dan menderita dulu adalah masyarakat paling kecil dan masyarakat miskin. Oleh karena itu hati-hati dalam melakukan tindakan yang bisa saja melukai dan memengaruhi kepentingan masyarakat sendiri," kata Sri Mulyani.

"Kalau merusak dan terutama merusak kepentingan masyarakat miskin, tentu sangat bertentangan erat dengan yang mereka mau tuju kan?" tambah dia.( tribunnews/nicolas manafe/kontan)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas