TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan Bank Indonesia mengganti seluruh Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi Surat Berharga Negara (SBN) dalam operasi moneter, dinilai mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Toni Prasetyantono mengatakan, langkah yang dilakukan Bank Indonesia te‎rsebut sudah tepat, sebab pemerintah saat ini membutuhkan banyak pendanaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

‎"Itu positif, karena SBN itu kan bisa disalurkan menjadi pembiayaan pemerintah. Misalnya ke infrastruktur sehingga ini lebih produktif," ujar Toni, Jakarta, Senin (28/11/2016),

Pada sisi lain, kebijakan tersebut dapat mengurangi senjata Bank Indonesia dalam mengintervensi saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar uang bergejolak.

"Tetapi saat ini tampaknya prioritas pendanaan proyek pemerintah lebih urgent dari pada operasi menyerap rupiah. Kebijakan BI ini paling cepat terlihat mulai 2018," ujar Toni.

Direktur Jenderal Pembiayaan, Pengelolaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan juga menyambut baik arah kebijakan Bank Indonesia yang ingin mengganti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ke Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen moneter.

"Kami sambut baik BI gunakan SBN kita sebagai operasi moneter. Karena SBN yang dipegang BI masih di bawah jumlah ideal dalam melakukan operasi moneter," ucap Robert beberapa waktu lalu.

Dia juga berpendapat, BI bisa lebih mudah melakukan stabilisasi dengan SBN ketimbang penggunaan SBI.

"Jadi kalau ada outflow BI tidak segan-segan beli SBN karena mereka masih kurang dan butuh, dan kalau ada instability mereka bisa lakukan intervensi di pasar SBN karena menjadi instrumen moneter," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur BI Agus Martowardojo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 mengatakan jika bank sentral berupaya mengoptimalisasi SBN sebagai instrumen moneter secara bertahap.

Hal ini dilakukan untuk menggantikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan sebagai bentuk percepatan dalam pendalaman pasar keuangan.