TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong agar pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik bisa diandalkan. Hal yang menjadi masalah ada tarif dasar geothermal pada pembangkit belum diselaraskan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan percaya pihak swasta sudah melirik investasi panas bumi saat ini. Hal itu dibuktikan adanya anak usaha PGE yang akan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Lahendong, Sulawesi Utara.

"Siapa yg bilang belum menarik, ini buktinya jalan," ujar Jonan di Tomohon pekan lalu.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Jonan ingin mengajak semua pengusaha baik BUMN, pengusaha nasional maupun asing berinvestasi di PLTP. Hal itu sekaligus untuk menekan biaya yang diambil dari APBN.

"Jadi tidak bergantung pada apbn atau BUMN saja," ungkap Jonan.

Mantan Menteri Perhubungan itu mengaku kendala yang dihadapi investor panas bumi sangat banyak. Karena hal itu Jonan akan membuatkan sebuah Peraturan Menteri agar pengusaha yang ingin berkecimpung di geothermal untuk listrik bisa mudah menjalankannya.

"Bukan hanya biaya pembangunannya tapi tantangannya itu ini kan panas bumi nggak ada yang bisa mengatur," jelas Jonan.

Mantan Direktur Utama PT KAI itu bakal mempercepat proses pengerjaan Peraturan Menteri. Karena Jonan tidak akan menyerah untuk mengembangkan panas bumi di dalam negeri.

"Yang jelas panas bumi harus tetap bisa dikembangkan," tegas Jonan.