Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) melihat langkah Bank Indonesia yang mengimbau perbankan menyalurkan kredit ke sektor UMKM setidaknya 15 persen pada 2017, dapat menggerakan perekonomian sektor riil.

"Ini sangat baik karena kebijakannya (Bank Indonesia) sangat bermanfaat untuk menggerakkan sektor riil dan berguna bagi rakyat kecil," ujar Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Sektor UMKM dinilai Arif mampu menjadi penggerak roda perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana perusahaan pemula atau start up di dalam negeri terus berkembang pesat.

Menurut Arif, UMKM selama ini juga banyak bergerak sebagai industri penunjang dalam suatu suplai manajemen sistem bagi Industri yang mapan di Indonesia.

Sehingga diharapkan, pembiayaan UMKM dapat diarahkan untuk sektor-sektor produksi yang berbasis komoditi konsumsi pangan.

"Ini yang penting sebetulnya, karena selama ini seperti yang kita lihat, Indonesia masih melakukan impor beras dan gula jika pasokan keduanya kurang di dalam negeri," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun menuturkan, kebijakan yang dilakukan BI tersebut didasari untuk menopang perekonomian di Indonesia, di mana sektor UMKM mampu bertahan disaat sektor-sektor lain mengalami pelemahan.

"Memang perbankan harus berada di sektor ini (UMKM) yang bisa menjaga pilar-pilar ekonomi bangsa. Jadi sektor ini lah yang bisa mengangkat perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Ikhsan.

Ikhsan melihat, sektor UMKM bisa tumbuh positif setidaknya 25 persen seiring adanya kebijakan tersebut dan akhirnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang ikut bekerja di sektor tersebut maka kesejahteraannya akan membaik.

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016, Gubernur BI Agus Martowardoyo menjelaskan UMKM memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia dimana sekitar 99,9 persen unit bisnis di Indonesia merupakan UMKM dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja Indonesia.

Namun, dukungan pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM di Indonesia hanya mencapai 7,2 persen dari PDB, paling rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, Korea, dan Kamboja.

"Dalam kaitan ini, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan pengembangan UMKM melalui dua pendekatan utama, yaitu mendorong peran intermediasi perbankan kepada UMKM dan peningkatan kapasitas ekonomi UMKM," kata Agus.

Salah satu upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan intermediasi perbankan kepada UMKM adalah dengan mewajibkan Bank Umum memenuhi target rasio kredit UMKM terhadap total kredit secara bertahap.

"Target tersebut yaitu 10 persen di tahun 2016, 15 persen tahun 2017, dan 20 persen tahun 2018, dengan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian," tuturnya.

Selain itu Bank Indonesia akan melanjutkan program perluasan dan pendalaman infrastruktur kredit UMKM guna mengurangi kendala assymmetric information yang disebabkan adanya kesenjangan antara kapasitas UMKM dan kapasitas pembiayaan perbankan.

Hal ini dilakukan antara lain dengan mengembangkan skema pembiayaan kepada unbanked people menggunakan pendekatan konsep Value Chain Financing (VCF), serta mendorong digitalisasi layanan keuangan yang memfasilitasi pelaku UMKM bertransaksi secara non tunai khususnya pada komoditas strategis.