TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cadangan minyak di perut bumi Indonesia, tanpa ada eksplorasi baru, diprediksi akan habis 12 tahun-15 tahun lagi. Sementara itu, perkembangan energi non-fosil di Indonesia masih minim.

Hal itu diperparah dengan terus naiknya tingkat konsumsi minyak nasional. Saat ini saja angkanya sudah mencapai 1,6 juta barrel per hari (BPH).

Adapun produksi minyak hanya 600.000 BPH-800.000 BPH. Ketidakseimbangan antara produksi minyak yang terus turun dengan konsumsi dalam negeri yang terus naik membuat impor tidak bisa terelakkan.

Diprediksi, angka impor minyak akan terus membengkak dari tahun ke tahun hingga mencapai 1 juta BPH-2 juta BPH pada periode 2020-2025 mendatang.

“Jelas ini sangat mengkhawatirkan,” ujar pengamat energi sekaligus Direktur Indonesian Resources Studies Marwan Batubara kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (1/12/2016) malam.

Kekhawatiran itu cukup beralasan. Apalagi pemerintah dinilai belum menunjukkan keseriusan mengembangkan energi di luar minyak bumi.

Padahal, ada potensi besar mengembangkan industri gas, energi geotermal atau panas bumi untuk listrik, dan bioetanol untuk bahan bakar.

Sayangnya, keseriusan itu dinilai belum tampak. Bahkan ia juga menyoroti dana subsidi BBM yang dipangkas pemerintah belum terasa mengalir untuk pengembangan energi terbarukan.

Begitu juga anggaran di Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, serta Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM justru dipangkas pada APBN-P 2016. Berbagai persoalan di sektor energi itu harus segera diselesaikan.

Sebab, generasi yang akan datang akan menanggung beban berat akibat persoalan itu.

“Kita akan mengalami krisis energi,” ucap Marwan.

Indonesia diyakini akan terus tergantung dengan impor minyak bila tidak ada keseriusan mengembangkan energi baru terbarukan. Akibatnya, devisa negara akan terus terkuras hanya untuk impor minyak.

Kenaikan harga minyak dunia ke angka 80 dollar AS-100 dollar AS per barrel seperti beberapa tahun silam masih menjadi bayang-bayang.

Bila itu terjadi lagi, maka pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk impor minyak.

Sedangkan dari sisi APBN, pemerintah sudah kepayahan meningkatkan penerimaan negara di tengah lemahnya pertumbuhan ekonomi global, anjloknya harga komoditas, hingga gejolak pasar keuangan.

Padahal, APBN adalah ruh perekonomian dan pembangunan bangsa.

“Akhirnya, krisis energi bisa membawa atau menggiring kita pada krisis ekonomi. Kenapa? Itu karena kita sangat tergantung ke impor,” kata Marwan.(Yoga Sukmana)