TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus memberi wacana akan mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Namun pada akhir PLTN sebagai opsi terakhir dan bukan prioritas.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sonny Keraf memaparkan alasan pemerintah menaruh PLTN sebagai prioritas paling bawah, karena dilihat dari faktor harga. Dalam hal ini harga patokan untuk listrik jadi mahal jika menggunakan PLTN.

“Dalam kebijakan energi nasional kita, nuklir merupakan opsi terakhir ketika tidak ada lagi yang bisa dikembangkan. Tahun 2030-2040 harga tarif EBT akan semakin turun, tapi tidak dengan harga listrik yang berasal dari PLTN,” ujar Sonny di dalam seminar “Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Energi Untuk Ketahanan Nasional, Selasa (13/1/2016).

Sementara Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Herman Darnel Ibrahim berpendapat PLTN masih dinilai bahaya pengembangannya oleh masyarakat. Herman Darnel melihat juga dari sisi politik global dan keamanan terhadap pengelolaan energi nuklir belum diterima sepenuhnya.

"Ada resiko kita di embargo dan terorisme jika bangun PLTN. Artinya, kita harus kuat keamanannya dalam menjaga PLTN," ungkap Herman Darnel.

Sebagai tambahan biaya investasi PLTN bisa mencapai 7 sampai 9 milliar dolar AS per megawatt. Sedangkan hingga saat ini baru negara-negara maju saja yang berhasil mengembangkan PLTN.

"Bangun 5.000 MW, uang Indonesia habis," kata Darnel.