TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan proyek tanggul raksasa atau Giant Sea Wall di Teluk Jakarta membutuhkan dana sekitar Rp 540 triliun. Dengan anggaran mega triliun itu diperlukan partisipasi dari pihak swasta dalam proyek tersebut.

“Ini proyek mahal dan juga tidak mungkin pemerintah pusat membiayai sendiri,” ujar Head of Issuer Information Management and Development Bursa Efek Indonesia, Poltak Hotradero, Poltak Hotradero, dalam keterangannya, Senin (19/12/2016).

Menurut Poltak, adanya keterlibatan swasta dalam pembangunan tanggul raksasa akan mengurangi beban dari pemerintah pusat. Pihak swasta lebih difokuskan dalam membangun 17 pulau reklamasi yang merupakan bagian dari proyek tanggul raksasa. “Bayangkan jika Rp 540 triliun hanya untuk Jakarta, nanti provinsi lain mau bilang apa. Ini kan harus seimbang,” tutur Poltak.  

Dengan demikian, pemerintah pusat harus memberikan kompensasi kepada pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan proyek reklamasi. Kompensasi dapat berupa hak penggunaan lahan reklamasi oleh pihak swasta. Namun, pulau-pulau tersebut tetap milik pemerintah. “Dengan cara itu mereka dapat dilibatkan dalam pembangunan tanggul raksasa,“ katanya.

Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya beberapa waktu lalu, Poltak menegaskan bahwa reklamasi Pantai Utara Jakarta memiliki fungsi yang sangat strategis bagi Indonesia. Proyek yang diintegrasikan dengan pembangunan giant sea wall ini akan menyelamatkan Jakarta dari banjir dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Saat ini Jakarta menyumbang sekitar 17 persen dari Produk Domestik Bruto  (PDB) Indonesia. “Jika ditambah dengan daerah di radius 60 kilometer, kontribusinya bisa mencapai 30% PDB,” kata Poltak kepada wartawan.

Data Badan Pusat Statistik mencatat sampi kuartal III 2016, PDB Indonesia mencapai Rp 9.379, 35 triliun. Dari jumlah tersebut, PDB Jakarta tercatat Rp 1.603,81 triliun atau setara dengan 17,1 persen dari PDB nasional.

Menurut Poltak, banjir merupakan salah satu ancaman bencana terbesar bagi Jakarta. Selain dari luapan air sungai dan drainase yang buruk, ancaman banjir juga datang dari laut. Hal ini dikarenakan permukaan tanah Jakarta dari tahun ke tahun terus turun. Sejumlah data pemerintah menyebutkan, permukaan tanah Jakarta turun rata-rata sembilan sentimeter per tahun.

Dari sisi keuangan, jika Jakarta terkena banjir dalam waktu lama maka perekonomian Indonesia bisa lumpuh. Sebab, saat ini Jakarta menjadi tempat peredaran 65-70 persen uang di Indonesia. Ia bahkan memprediksi, pengaruh bencana di Jakarta akan lebih besar dibandingkan Bangkok di Thailand.

Saat Bangkok dilanda banjir besar pada 2011 yang melanda sejumlah kawasan Industri, ekonomi Thailand langsung mengalami kemunduran (resesi). Bahkan, sejumlah investor terutama dari Jepang sedang berpikir melakukan relokasi pabrik mereka.

Untuk itulah, Jakarta menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat, baik dari sisi pertahanan sosial maupun ekonomi. “Mitigasi bencana Jakarta menjadi maha penting bagi Indonesia,” tegas Poltak.  Namun, pembangunan proyek tersebut membutuhkan dana sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Jakarta.

Revitalisasi kawasan Teluk Jakarta yang melibatkan pihak swasta menjadi pilihan yang paling realistis. Menurut Poltak, tanpa komersialisasi kawasan Teluk Jakarta, pembangunan Giant Sea Wall akan terganggu pendanaannya.

Dalam  sejumlah kesempatan, Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono, Prof. Emil Salim menyatakan pengembangan kawasan Jakarta utara melalui reklamasi menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai persoalan keterbatasan lahan dan masalah sosial lain di Jakarta.

Menurut dia, reklamasi bukanlah kebijakan yang keliru. Bahkan, “Kegiatan ini banyak manfaatnya untuk Jakarta,” kata Emil. Mantan Menteri Lingkungan Hidup ini juga menegaskan berbagai potensi masalah yang timbul dari proyek ini dapat diselesaikan dengan rekayasa teknik dan komunikasi yang baik.

Kini Pemerintah Jakarta sedang menyiapkan berbagai langkah untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang sempat terhenti. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menyatakan langkah itu antara lain dengan memasukkan kembali dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 2017.
Kedua aturan itu adalah Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. “Tahun 2017 akan ada Peraturan Daerah yang siap dibahas terkait reklamasi Teluk Jakarta. Itu poin intinya,” tegasnya.