TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Negara Pengekspor Minyak (Organization of Petroleum Exporting Countries/OPEC) memutuskan memangkas produksi demi mendorong naiknya harga minyak mentah yang saat ini di level 55 dollar AS sampai 60 dollar AS per barel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya tidak akan buru-buru merevisi asumsi makro di APBN 2017.

Walaupun harga minyak naik, Sri Mulyani menjelaskan, dalam menentukan arah kebijakan negara tidak bisa menghitung dari perubahan harian.

"Ada tren dari harga minyak, nilai tukar, perdagangan internasional, bahkan kalau ada bencana alam, kita harus melakukan dalam konteks satu tahun anggaran," ujar Sri Mulyani di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Hal yang bisa dilakukan pemerintah sekarang ini adalah melakukan simulasi pasca kenaikan harga minyak dunia ke depannya. Hal itu untuk membuat antisipasi terhadap penyesuaian asumsi makro.

"Jadi kami akan terus melakukan simulasi untuk mengantisipasi apa artinya," ungkap Sri Mulyani.

Dalam penetapan UU APBN 2017 harga minyak dunia acuan (Indonesia Crude Price/ICP) berada di kisaran 45 dollar AS.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diasumsikan 5,1 persen, nilai tukar rupiah Rp13.300 dan inflasi 4 persen.

Mantan Managing Director Bank Dunia itu memaparkan patokan perubahan harus dilihat jika APBN 2017 sudah dijalankan.

Selama belum ada dampak nyata, Sri Mulyani masih memantau perkembangan perubahan ke depan.

"Itu kita jadikan baseline asumsi untuk mulai mengelola 2017. Kita tidak akan memberikan assessment apapun dengan apa yang terjadi, karena APBN nya belum mulai," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan pemerintah masih fokus dalam menjalankan APBN 2016 melalui sisa hitungan hari.

"Kami akan siap untuk melihat perkembangan perekonomian domestik dan global yang akan terus menerus dinamis dan akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan APBN 2016. Kita masih fokus 2016," papar Sri Mulyani.