TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (20/12) meluncurkan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak.

Tim independen ini akan mengawasi dan mencegah adanya praktek suap, pungutan liar, dan korupsi di lembaga Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

"Tujuan tim ini membangun institusi pajak dan institusi bea cukai yang kredibel, bisa dipercaya oleh publik dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan konstitusi dan UU," ujar Sri Mulyani di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Sri Mulyani berharap tim reformasi ini mempersiapkan dan mendukung penguatan dan pelaksanaan reformasi perpajakan. Dalam hal ini menyangkut pajak dan bea cukai yang membahas pekerjaan di bidang organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, dan dari sisi peraturan UU.

"Kami ingin Pajak dan Bea Cukai bisa mengumpulkan penerimaan negara, menciptakan kepastian usaha, melayani masy dengan profesionalisme dan integritas dan efisiensi yang tinggi," papar Sri Mulyani.

Tim reformasi ini terdiri dari berbagai elemen seperti tim pengarah, tim adviser, tim observer, dan tim pelaksana. Koordinator tim pelaksana berasal dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

"Tim ini akan melakukan organisasi dari sisi scoop pekerjaan apakah itu kalau di pajak dibagi jadi 3 kelompok kerja," jelas Sri Mulyani.

Sebagai tambahan, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tim reformasi perpajakan akan bekerja dengan jadwal yang cukup ketat. "Kita akan mengumpulkan seluruh tim reformasi setiap kuartal dalam satu rahun untuk bisa menjaga menjaga momentum," papar Sri Mulyani.