Dewan Energi Nasional: Harga Gas di Indonesia Mahal karena Ada Calo
Dewan Energi Nasional (DEN) menilai penyebab harga gas bumi untuk industri tinggi karena keberadaan calo gas alias trader gas.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menilai penyebab harga gas bumi untuk industri tinggi karena keberadaan calo gas alias trader gas yang tidak memiliki infrastruktur.
DEN menyayangkan keberadaan calo gas ini makin eksis setiap tahunnya karena difasilitasi PT Pertamina (Persero).
"Harga gas di Indonesia itu mahal karena terjadi penjualan bertingkat, hulu ada calo, hilir ada calo," ungkap Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, Minggu (25/12/2016).
Tumiran mengungkapkan, pengguna gas bumi terutama industri terpaksa membeli, bahkan sebagian tidak mengetahui bila gas bumi mereka berasal dari calo gas.
"Mereka terpaksa beli dari calo gas karena calo gas ini memiliki alokasi gas dari pemerintah. Ini kan aneh calo gas kok bisa dapat alokasi gas. Pemerintah kasih izin calo gas, ya sudah atur saja bagaimana mekanismenya jangan sampai calo ambil untung banyak," ungkapnya.
Lebih disayangkan lagi, keberadaan calo-calo gas ini makin eksis dan jumlahnya terus bertambah karena difasilitasi anak usaha Pertamina yakni Pertamina Gas (Pertagas).
Hal ini fakta karena beradasarkan data Laporan Keuangan Pertagas 2013, 2014, hingga 2015, anak usaha Pertamina ini terus memasok gas bumi ke para calo gas.
Berikut daftarnya:
PT Bayu Buana Gemilang TS sebesar 6.516 BBTU
PT Java Gas Indonesia 5.095 BBTU
PT Sadikung Niagamas Raya 6.239 BBTU
PT Surya Cipta Internusa 3.134 BBTU
PT Walinusa Energi 6.389 BBTU
PT Alamigas Mega Energy 350 BBTU
PT Dharma Pratama Sejati 445 BBTU
PT IGAS 30 BBTU
PT Surya Energi Parahita 20 BBTU
PT Bayu Buana Gemilang 1.910 BBTU
PT Mutiara Energi 1.210 BBTU
"Kalau kita lihat kan sekarang ini justru banyak alokasi gas bumi dari Pertamina masuknya ke calo gas," jelas Tumiran.
"Kalaupun calo ada pemerintah harus atur tegas. Karena Pertamina juga pasti susah salurkan langsung. Trader harus punya infrastruktur dan berkualifikasi baik dalam penyalurannya dan dikontrol pemerintah agar harga jelas," imbuh Tumiran.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.