TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung masih berjalan dengan lambat.

Walaupun proyek tersebut sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal tahun 2016 lalu, sampai saat ini proyek tersebut masih juga belum bisa dilaksanakan.

Hal itu, disebabkan oleh masalah pengadaan lahan yang masih belum juga bisa diselesaikan.

Hanggoro Budi Wiryawan, Direktur Utama PT Kereta CepatIndonesia China mengatakan, hambatan pengadaan lahan terganjal di lahan milik TNI Angkatan Udara di daerah Halim, Jakarta Timur.

"Masalahnya masih sama dengan yang kemarin disampaikan saat kami ke Istana November lalu," katanya di Komplek Istana Negara akhir pekan kemarin.

Sebelumnya dalam Rapat Terbatas mengenai Pengembangan Wilayah Walini 23 November lalu diketahui pengadaan lahan Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung baru mencapai 82%.

Pengadaan lahan, masih terganjal lahan milik TNI Angkatan Udara yang berada di daerah Halim, Jakarta Timur.

TNI Angkatan Udara masih belum mau melepaskan tanahnya untuk proyek tersebut.

Hadiyan Sumintaatmaja, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara mengatakan, tanah di kawasan Halim memiliki peran pelayanan vital.

"Ada untuk pelayanan kepala negara asing, untuk tempat kumpul Kostrad ketika ada suatu operasi dan angkutan lain," katanya.

Hadiyan mengatakan, sebenarnya ada beberapa alternatif yang sudah ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi, sampai saat ini, alternatif tersebut belum disepakati oleh Kementerian BUMN.

Untuk mengatasi perbedaan pendapat soal pembebasan lahan tersebut, akan ada survei bersama yang dilakukan oleh KCIC dan TNI.

Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan mengatakan, pemerintah juga akan kembali duduk bersama untuk mengatasi masalah tersebut.

"Akan dirapatkan lagi," katanya.

Reporter: Agus Triyono