Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ada beberapa poin pokok kebijakan dan hasil Rapat Pimpinan TNI tahun 2017.

Salah satunya adalah membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan perolehan pajak.

"Sudah dilakukan MoU kemarin. Mudah-mudahan bersama TNI dan Kemenkeu bisa memperoleh sesuai target, agar tercipta sentra-sentra ekonomi baru. Ini yang ingin saya sampaikan," kata Gatot kepada wartawan usai penutupan Rapim TNI tahun 2017 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2017).

Menurutnya, sesuai perintah Presiden Joko Widodo program pengampunan pajak atau tax amnesty harus berhasil.

"Menkeu berjanji jika target pajak terpenuhi, maka anggaran pertahanan juga akan dinaikkan," katanya.

Gatot menyebutkan, kerjasama antara TNI dan Kemenkeu yang ditandatangani langsung dirinya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani salah satu poinnya untuk menertibkan penunggak pajak.

"Setelah program tax amnesty usai, (tugas) kita mengamankan. Ini penting karena penghasilan negara kan, maka kita amankan," katanya.

Sebagai informasi, salah satu kebijakan Belanja Negara pada APBN 2017 adalah mendukung penegakan hukum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan, melalui pemberantasan dan penegakan peredaran gelap narkoba, tindak terorisme, serta pengadaan alutsista. Anggaran fungsi pertahanan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp108.293,8 miliar.

Diberitakan sebelumnya, dalam MoU yang diteken Senin 16 Januari 2017 kemarin, ada beberapa poin.

Adapun maksud dan tujuan nota kesepahaman antara Kemenkeu RI dan TNI, untuk mengatur rencana kerja sama antara Kementerian Keuangan dan TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, agar dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan nota kesepahaman dimaksud.

Dalam nota kesepahaman tersebut, disepakati kerja sama meliputi pengamanan penerimaan negara antara lain:

Pertama,sosialisasi peraturan, kebijakan, serta kewenangan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Kedua, pengamanan pemulihan, penyelamatan, penggunaan, pemanfaatan aset barang milik negara dalam rangka mengamankan hak-hak dan pertahanan negara.

Ketiga, pengamanan pemungutan penerimaan negara dari sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai.

Keempat, membantu penegakkan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai serta bidang keuangan negara lainnya yang berkaitan dengan personel TNI.

Kelima, penegakan hukum di bidang kemaritiman dan kedirgantaraan serta dukungan kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan keuangan negara serta pertahanan negara.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan RI dan TNI berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatankedua institusi.

Nota kesepahaman berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis oleh salah satu pihak, karena alasan lain.

Ketentuan lain, hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam nota kesepahaman akan diatur dalam amandemen/addendum berdasarkan persetujuan kedua institusi dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.