TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengapresiasi paparan kinerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang detail.

Menurutnya, paparan detail memberikan pengetahuan akan banyak hal. Di lain sisi, paparan yang detail itu, dikhawatirkan LPEI ditugasi mengurusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kita tahu, KUR sudah diambil baik oleh bank pemerintah maupun swasta. Jadi, kalua LPEI disuruh keroyok KUR, harus hati-hati,” kata Misbakhun pada rapat dengar pendapat bersama LPEI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (31/1/2017) kemarin.

LPEI adalah lembaga pembiayaan yang lebih leluasa dan fleksibel dibandingkan dengan perbankan. Karena, lanjutnya, tidak terikat aturan perbankan yang rigid.

LPEI juga tidak mengacu pada protokol Basel. Sehingga diharapkan, fleksibilitas tersebut bisa menjadi pendorong kepada LPEI untuk memperkuat kinerja ekspor Indonesia.

"LPEI harus banyak membiayai UMKM yang beriorientasi ekspor sehingga kuat dan menjadi andalan penghasil devisa. Selain menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan ekonomi secara regional," katanya.

Selain itu, penugasan kepada LPEI terhadap pasar ekspor non tradisional market terhadap hasil industri BUMN,seperti PT. KAI dan PT. PAL perlu perhatian khusus.

Karena menyangkut produk strategis yang memperkuat industri di dalam negeri yang dikelola oleh BUMN. Untuk itu, sambung Misbakhun, penyertaan modal negara (PMN) sebesar 2 triliun untuk LPEI masih terlalu kecil dan kurang besar.

Mengingat pasar non tradisional tersebut, imbuhnya lagi, kalau dikerjakan akan membuka pasar baru yang potensial secara jangka panjang.

Dan menghasilkan devisa. Akan tetapi investasi pemerintah harus signifikan karena hasilnya akan sepadan dari sisi devisa.

"Jangan sampai LPEI mendorong ekspor, tapi tidak menjadi leading sektor," Misbakhun menegaskan.