Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Indef : Pemerintah Tidak Bisa Menjaga Daya Beli Masyarakat

Inflasi harga pangan yang mencapai 5,9 persen, dirasa paling menimbulkan menurunnya daya beli masyarakat.

Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Fajar Anjungroso
zoom-in Indef : Pemerintah Tidak Bisa Menjaga Daya Beli Masyarakat
Capture Youtube
Harga cabai yang dijual disejumlah pasar tradisional di Kota Pekanbaru mengalamai penurunan, Selasa (17/1/2017). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA -  Daya beli masyarakat Indonesia dinilai masih rendah, dan kerap menurun.

Abdul Manaf Pulungan, Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), merasa hal tersebut terjadi karena adanya inflasi atau kenaikan harga yang terus menerus.

Tiga komponen yang mengalami inflasi yang sangat memengaruhi harga beli masyarakat menurut Indef adalah bahan pangan, infrastruktur, dan energi.

"Jadi daya beli kan terkait dengan inflasi yah,  inflasi ada tiga komponen, inti, pola bahan pangan (volatile food), energi," ucap Abdul Manaf Pulungan, saat ditemui di Kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).

Inflasi harga pangan yang mencapai 5,9 persen, dirasa paling menimbulkan menurunnya daya beli masyarakat.

Sehingga pemerintah dianggap tidak bisa menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat.

Berita Rekomendasi

"Kalau harganya mahal gak bisa beraktivitas dengan baik kan, dengan adanya masalah ini artinya pemerintah tidak bisa menjaga ketersedian pangan dan daya beli masyarakat," ungkap Abdul Manaf Pulungan.

Jika pemerintah tidak memperbaiki keadaan harga pangan potensi daya beli masyarakat akan tetap rendah seperti tahun lalu.

Seperti misalnya perbaikan pada sistem tata niaga cabai yang selama ini semua produksi ditempatkan di Pasar Induk Keramat Jati.

Jika ada pasar lainnya distribusi produksi cabai akan lebih baik. Sehingga dibutuhkan kerjasama  pemerintah dan badan usaha (KPBU) lainnya.

"Semua produksi disitu taruh di Kramat Jati jadi pasar keramat jati yang mengelola untuk distribusi, artinya ada tata niaga yang harus diperbaiki, pemerintah harus masuk kesitu, mungkin KPBU bisa melihat struktur yang ada disitu," imbuh Abdul Manaf Pulungan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas