TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan berbagai skema bantuan untuk masyarakat agar dapat memiliki rumah.

Namun, dari berbagai skema yang sudah diterapkan, tidak ada satu pun yang memberikan kemudahan dengan subsidi uang muka atau down payment (DP) 0 persen.

Baca: Anies Sampaikan Program DP Rumah Nol Rupiah untuk Warga Jakarta

Menurut Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Maurin Sitorus, membebaskan uang muka dalam pembelian rumah tidak mendidik konsumen.

"Karena hal itu, membuat rasa memiliki konsumen terhadap rumah jadi lemah. Semakin tinggi uang muka, justru semakin kecil kemungkinan dia (kredit) macet," kata Maurin di Property Expo, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/2/2017).

Sebaliknya, imbuh Maurin, semakin kecil DP yang dibayar, cicilan per bulan yang menjadi beban konsumen pembeli rumah akan semakin besar.

Pria yang baru saja pensiun sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR ini menjelaskan, pemerintah memberi kemudahan dengan DP 1 persen.

Maurin mencontohkan rumah subsidi harganya Rp 100 juta. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan DP 1 persen atau Rp 1 juta, sisa cicilan menjadi Rp 99 juta. Sisa kewajiban MBR ini dikali suku bunga subsidi 5 persen.

Sementara untuk non-MBR membayar uang muka 30 persen sebesar Rp 30 juta.

Berarti sisanya sekitar Rp 70 juta yang kemudian dibebankan pada cicilan per bulan, dikali dengan suku bunga bank 10 persen.

Meskipun bunganya tinggi pada pembelian DP 30 persen, Maurin melihat kedua skema ini relatif sama.

Pasalnya, untuk skema tanpa subsidi, pembeli sudah membayar DP dengan jumlah besar.

"Kalau saya taruh uang muka 35 persen, saya akan mati-matian mempertahankan itu. Sudah ada riset menunjukkan kalau ada uang muka 40 persen hampir pasti dia tidak (kredit) macet," tutur Maurin.(Arimbi Ramadhiani)