TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas hari ini telah resmi mengeluarkan skema pembiayaan proyek infrastruktur baru yakni Pembiayaan Investasi Non Anggaran (Pina).

PINA disebut tidak akan menggunakan dana APBN dalam pembiayaannya, karena dananya diambil melalui pembiayaan investasi perusahaan lain.

Pendanaan tersebut antara lain akan berasal dari dana pensiun atau asuransi jiwa, yang merupakan proyek jangka panjang, sama dengan infrastruktur yang juga proyek jangka panjang.

"Kita melihat dana pensiun itu masuk ke dalam proyek infrastruktur karena dana pensiun horisonnya jangka panjang. Infrastruktur juga proyek jangka panjang yang membutuhkan pendanaan jangka panjang. Kalau mengandalkan perbankan saja, perbankan jangka pendek," ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Jumat (17/2/2017), di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat.

Diharapkan dengan adanya skema ini tidak ada lagi pembangunan infrastruktur yang berhenti di tengah pembangunan, karena kurang mendapatkan dana dari APBN.

"Kami harapkan seperti ini bisa jadi aternatif, jangan menganggap tidak dapat dana APBN maka pembangunan akan mangkrak," ungkap Bambang Brodjonegoro.

Sebagai contoh pembangunan yang sempat mangkrak adalah pembangunan jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), padahal jika proyek tersebut jadi akan memiliki keuntungan yang besar.

Dengan PINA ini diharapkan juga menjadi solusi untuk pembangunan tol sekitar 20 kilometer itu.

"Ada tol di dalam Jakarta mangkrak, ini jalan tol entah kenapa bisa mangkrak, kalau dilogikan apapun tidak masuk akal kenapa mangkrak, ini proyek sudah pasti return tingi. karena tidak ada pihak yang memikirkan solusinya, tidak bisa menjalankanny‎a," kata Bambang.