TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng mengatakan, sebelum mengangkat Dirut dan Wakil Dirut Pertamina pemerintah sebaiknya menjelaskan ke publik mengenai pemberhentian Dirut  Pertamina dan penghapusan posisi wakil dirut beberapa waktu lalu.

"Pencopotan dirut dan penghapusan posisi wakil dirut yang merupakan keputusan pemerintah harusnya dijelaskan secara transparan sehingga tidak menimbulkan berbagai isu yang pada akhirnya tidak menguntungkan bagi Pemerintah itu sendiri," kata Salamuddin Daeng dalam keterangan pers, Kamis (23/2/2017).

Pemerintah sebaiknya menjelaskan  hasil keputusan dewan komisaris terkait permasalahan internal pertamina apakah benar pencopotan dirut dan penghapusan jabatan wakil dirut karena semata mata terkait dengan adanya posisi wakil dirut.

"Ini untuk menghindarkan   tuduhan dan fitnah yang kurang berdasar, baik terhadap Mantan Dirut dan juga mantan wadirut sehingga  pergantian direktur utama nantinya dapat berlangsung secara elegan, tidak menghadirkan konflik baru di dalam Pertamina," katanya.

Salamuddin meyarankan pemerintah tidak perlu tergesa gesa mengisi pos  Dirut yang kosong karena Pertamina dalam dua hingga tiga bulan ke depan bisa berjalan seperti biasa.

"Pertamina tentu sudah punya acuan dan sistem yang bisa berjalan tanpa harus dikomandoi sepenuhnya oleh seorang dirut," katanya.

Sementara Plt Dirut, kata dia  diharapkan dapat mempersiapkan dan membenahi permasalahan yang disisakan oleh dirut yang dicopot  dan menciptakan kebersamaan antar direksi serta mempertahankan kinerja staf dan pekerja Pertamina.

Jika nantinya pemerintah  melakukan seleksi yang baik terhadap direktur utama yang baru yang harus visioner dan mengerti benar perkembangan situasi global, geopolitik, keadaan bangsa dan negara.

Sektor ESDM sekarang sedang menjadi arena pertarungan, perebutan pasar dan perebutan aset Pertamina.  

"Dirut yang baru harus diseleksi dan jelas rekam jejaknya yang bersih dari kepentingan kelompok dan utamanya mampu mendongkrak perolehan laba Pertamina yang tidak bisa mengandalkan dari pendapatan sektor hulu semata," katanya.