Sri Mulyani Dinilai Terlalu Mendominasi Proses Pemilihan Komisioner OJK
Salamuddin Daeng menilai dominasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam panitia seleksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat terlihat.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai dominasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam panitia seleksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat terlihat.
"Saat ini, Sri Mulyani adalah the real president di sektor ekonomi. Dia kuasai moneter, keuangan. Dan OJK sebagai lembaga pengawas industri keuangan, ingin dia genggam pula," tegas Salamuddin di Jakarta, Jumat (3/3/2017).
Dia melanjutkan, proses pemilihan komisioner OJK menuai banyak kritikan dan sorotan karena proses pansel OJK yang tertutup sehingga melahirkan kandidat yang diragukan kredibilitasnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengingatkan agar OJK dijaga independensinya.
Rizal Ramli curiga ada pihak yang hendak menguasai OJK. Kecurigaannya terpicu dengan tersingkirnya nama-nama top dalam proses seleksi calon komisioner.
"OJK jangan sampai hanya diisi oleh geng-geng SMI. Itu bahaya," ujarnya.
Kebetulan, Menkeu Mulyani adalah ketua panitia seleksi (pansel) komisioner OJK. Sedangkan anggotanya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Agus Martowardojo, Anggotanya dan sejumlah perwakilan dari pemerintah, akademisi dan pelaku pasar.
Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menambahkan, pengumuman 35 calon komisioner OJK yang lolos seleksi tahap II dilakukan saat Menko Perekonomian Darmin Nasution melakukan kunjungan kerja ke Iran.
"Ini ada kesan calon-calon yang lolos seleksi itu terindikasi pesanan untuk kepentingan kelompok tertentu. Banyak yang janggal dan aneh lantaran banyak calon yang memiliki kapasitas dan kemampuan justu tidak lolos," kata dia.
Menurut Uchok, pansel pemilihan calon komisioner KPK banyak mengakomodir pihak dari pemerintahan sebelumnya mengingat Sri Mulyani dan Agus Martowardjojo merupakan warisan pemerintahan SBY.
“Dalam tanda kutip pesanan. Kalau tidak mau diindikasikan seperti itu, ayo buka-bukaan. Karena orang-orang yang lolos dimata publik agak janggal dan aneh. Yang bagus justru gak lolos,” pungkasnya.