TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok Relawan Pendukung Jokowi pada Pilpres 2014, Duta Joko Widodo, meminta presiden melihat kasus pecat-memecat pejabat tinggi Pertamina sebagai pertanda serius besarnya masalah yang menimpa perusahaan milik negara itu.

Kordinator Nasional Duta Joko Widodo, Joanes Joko dalam keterangannya, Senin (6/3/2017), meminta presiden membentuk Tim Audit Independen untuk mengungkap seberapa besar kasus yang membelit Pertamina.

Pembentukan tim audit tersebut, kata dia, untuk menghindarkan perusahaan plat merah ini menjadi obyek “bancakan” pihaknya yang berkepentingan.

Pernyataan Duta Jokowi ini terkait dengan isu simpang siur yang beredar terkait dengan pemecatan Wianda Pusponegoro dari posisinya sebagai VP Komunikasi Pertamina.

Soal itu, Wianda sudah membantah dan menyebut masih  menjabat sebagai VP for Corporate Communication di Pertamina

Sebelumnya, dua petinggi Pertamina diberhentikan dalam waktu bersamaan. Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari posisinya sebagai Dirut dan Wadirut Pertamina.

“Saya melihat kasus pecat memecat di Pertamina merupakan masalah yang sangat serius bagi keberadaan BUMN itu. Simpang siurnya berita pemecatan Wianda Pusponegoro dari posisinya sebagai VP Komunikasi. Mengapa yang diributkan VP Komunikasi? Mengapa bukan VP yang lain? Jika posisi VP Komunikasi menjadi sebuah isu besar dalam masalah internal Pertamina, ini berarti ada perebutan akses menuju media yang secara jelas terkait dengan pembentukan opini publik” ujar Joanes Joko.

Dijelaskan lebih lanjut, kondisi terakhir itu sebenarnya menguak adanya stigma gunung es di Pertamina.

Yang muncul ke permukaan publik hanyalah bagian terkecil dari permasalahan yang sangat besar dan
mendasar di Pertamina yang selama ini tidak diketahui publik.

Dari sudut pandangnya, Joko menegaskan, ada benturan kepentingan di Pertamina.

Memberhentikan Direktur dan Wakil Direktur dalam waktu yang sama sudah menjelaskan secara gamblang adanya pertarungan kepentingan.

Kepentingan apa? Menurut Kordinator Nasional Duta Jokowi itu, harus diaudit oleh Tim Independen yang harus dibentuk oleh Presiden.

“Sudah pasti terbentuk kubu-kubuan di Pertamina siapa mendukung siapa. Tim Audit Independen yang dibentuk Presiden bertugas untuk menguak takbir gelap Pertamina lebih gamblang,” ujar Joanes Joko.

Selain membentuk Tim Audit Independen, Duta Joko Widodo juga meminta presiden untuk menghentikan proses pembentukan Holding Company bidang energi.

“Ini tidak masuk akal jika Pertamina dipaksa tetap menjadi pemimpin dalam BUMN Holding Company bidang energi. Jika mengurus sendiri saja sulit bagaimana mengurus perusahaan-perusahaan lain. Belum lagi adanya pergerakan di mana SKK Migas, institusi yang mengatur tata kelola hulu migas, juga akan dimasukan dalam Pertamina. Selesai sudah industri migas Indonesia,” ujar Joko.

Jika kemudian Tim Audit Independen menemukan adanya kepentingan besar dari sekelompok orang di bisnis Pertamina, masih menurut Joanes Joko, itu artinya sama saja meletakkan perusahaan energi dari BUMN lain ke ketiak para pemilik kepentingan.

Negara akan berada di bawah kelompok orang yang telah menguasai Indonesia melalui Holding Company bidang energi, jika Pertamina tetap menjadi pemimpin Holding Company tersebut.

Menguak misteri Pertamina lebih dalam adalah penting dan strategis bagi masa depan permigasan Indonesia dan sekaligus masa depan negara Indonesia.

Dari kacamata Duta Joko Widodo, sebuah negara terkuasa oleh kelompok nonkonstitusional jika kekuatan energi di negara tersebut dikuasai bukan oleh negara.

Koordinator Nasional Duta Jokowi juga menyayangkan para akademisi yang biasanya dianggap netral dalam mengeluarkan pendapat ternyata tidak memberi komentar apapun tentang kasus di Pertamina. (*)